Geger! KPK OTT di Medan, Siapa yang Dicokok?

SuaraSumut.id - Operasi tangkap tangan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. OTT digelar di Medan, Sumatera Utara (Sumut).

"Benar (OTT di Medan)," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, melansir Antara, Jumat 27 Juni 2025.

Namun demikian, KPK belum memerinci pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Kasus yang tengah diusut pun belum dijelaskan pihak KPK.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap tersebut. OTT di Medan merupakan kegiatan tangkap tangan kedua KPK tahun 2025.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT dan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

Segel Kantor Kontraktor

Sebuah kantor kontraktor yang berada di Jalan Teratai, Kelurahan Ujung Padang, disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyegelan ini sontak menghebohkan warga sekitar dan menimbulkan beragam spekulasi di tengah masyarakat.

Melansir dari Antara, terlihat segel bertuliskan "DALAM PENGAWASAN KPK" terpasang tepat di pintu masuk kantor berwarna putih tersebut.

Tak hanya itu, logo resmi KPK turut tercantum di segel tersebut, menandakan bahwa kantor tersebut kini berada dalam pantauan ketat penyidik KPK.

Meski sudah disegel, sejumlah aktivitas di dalam kantor dilaporkan masih sempat berlangsung sebelum penyegelan dilakukan.

Hal ini pun membuat warga sekitar kaget dan bertanya-tanya soal penyebab pasti dari langkah hukum yang diambil oleh KPK.

"Kalau tadi pagi masih ada kegiatan. Makanya, tiba-tiba ada penyegelan KPK," kata salah seorang warga bernama Rizal.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak KPk terkait kasus atau proyek apa yang melatarbelakangi penyegelan tersebut.

Namun, kabar yang beredar menyebutkan bahwa penyegelan ini diduga berkaitan dengan proyek yang bersumber dari anggaran tingkat provinsi Sumatera Utara.

Hingga saat ini, belum diketahui pasti kasus apa yang sedang diusut. Namun satu hal yang pasti, langkah ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih terus berjalan dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.