Bobby Nasution Siap Dipanggil KPK Soal OTT Kadis PUPR Sumut Topan Ginting

SuaraSumut.id - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan siap dipanggil KPK soal operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Kadis PUPR Sumut Topan Ginting.

"Ya namanya proses hukum kita bersedia saja (dipanggil KPK)," kata Bobby kepada wartawan di kantor Gubernur Sumut, Senin 30 Juni 2025.

Bobby mengatakan jika ada aliran uang, semua yang di Pemprov Sumut wajib memberikan keterangan. Baik itu ke atasan, bawahan, dan sesama pimpinan OPD.

"Apalagi kok tadi katanya ada aliran uang, kita, saya rasa semua di sini di Pemprov kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan, apakah ke atasan ada aliran uangnya wajib memberikan keterangan," ujarnya.

Soal tudingan aliran uang dugaan korupsi yang menyeret namanya, Bobby menyampaikan hal itu akan terjawab oleh proses hukum.

"Di hukum aja nanti dilihat," ujarnya.

Diketahui, Bobby Nasution menjadi sorotan usai Kadis PUPR Sumut Topan Ginting ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Topan Ginting resmi ditetapkan jadi tersangka dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut).

Selain Topan, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Rasuli Efendi Siregar (RES) selaku Kepala UPTD Gunung Tua sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Heliyanto (HEL) selaku PPK Satker PJN Wilayah I Sumut,

Kemudian, dua pihak swasta, yakni Akhirun Efendi Siregar (KIR) selaku Dirut PT DNG dan Rayhan Dulasmi (RAY) selaku Dirut PT RN. Penetapan para tersangka dilakukan usai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Kamis 26 Juni 2025.

"Menetapkan 5 tersangka (dugaan korupsi proyek jalan di Sumut)," katanya Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur saat menggelar konferensi pers, Sabtu 28 Juni 2025.

Selain mengamankan para tersangka, KPK juga menyita uang sebesar Rp 231 juta yang merupakan sisa uang dari penarikan Rp 2 miliar diduga digunakan untuk melakukan penyuapan terhadap berbagai pihak agar PT DNG dan PT RHL mendapat proyek jalan di Sumut.

"Nilai proyek perbaikan (sejumlah) jalan di Sumut, totalnya Rp 231,8 miliar," ucapnya.

Asep menjelaskan para tersangka diduga sudah berkomplot untuk menunjuk PT DNG dan PT RN sebagai pemenang tender proyek jalan di Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN I Sumut.

"Tidak menutup kemungkinan dari pemeriksaan itu akan diperoleh informasi aliran uang ke mana saja, ini masih awal, nilai tadi Rp 231,8 miliar itu nilai sangat besar, dan tentu pembagiannya ke beberapa tempat," jelasnya.

Terhadap tersangka TOP, RES, dan HEL, penyidik KPK menjeratnya dengan Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.