Keluar dari Bayang-Bayang Perlambatan Global, Ekonomi Indonesia Tancap Gas di Triwulan II 2025

Sektor konstruksi, yang sempat melemah di awal tahun, bangkit kembali dengan pertumbuhan 6,02% berkat dimulainya lagi sejumlah proyek infrastruktur transportasi, energi, dan perumahan.

Meski pertumbuhannya tidak sedrastis sektor jasa, industri pengolahan tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional, tumbuh 4,05% dan menyumbang porsi terbesar PDB, yakni sekitar 18,6%.

Kekuatan industri pengolahan terutama datang dari subsektor makanan-minuman, pengolahan kelapa sawit, serta produk manufaktur berbasis agroindustri yang punya keterkaitan kuat dengan sektor pertanian dan ekspor.

Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Inklusif

Kinerja ekonomi ini tidak hanya terasa di level makro, tetapi juga di tingkat kesejahteraan masyarakat. Per Maret 2025, tingkat kemiskinan nasional turun ke 8,47%, atau setara 23,85 juta orang, mencapai level terendah dalam dua dekade terakhir. Angka ini turun dari 8,57% pada September 2024 dan 9,03% pada Maret 2024.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 juga menurun menjadi 4,76% dari 4,82% setahun sebelumnya. Meski jumlah penganggur secara absolut sedikit bertambah akibat bertambahnya angkatan kerja, data ini menunjukkan bahwa pasar kerja mampu menyerap tenaga kerja baru secara signifikan, terutama di sektor industri pengolahan, perdagangan, transportasi, dan konstruksi.

Korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan perbaikan pasar kerja ini menandakan pertumbuhan yang relatif inklusif. Konsumsi rumah tangga yang besar memberi dampak langsung pada UMKM, sementara investasi dan ekspor mendorong penciptaan lapangan kerja di sektor padat karya dan sektor strategis lainnya.

Tantangan di Semester Kedua

Meski fondasi ekonomi terlihat kokoh, ada awan gelap yang mengintai di semester kedua 2025. Salah satu yang paling disorot adalah kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang mulai berlaku 7 Agustus 2025, memberlakukan tarif impor 19% untuk sejumlah produk Indonesia.

Kebijakan ini berpotensi menggerus daya saing ekspor, menekan industri pengolahan berbasis ekspor, dan memicu efek rambatan pada perdagangan global—mulai dari penurunan harga komoditas hingga terganggunya rantai pasok internasional.

Selain itu, dorongan konsumsi rumah tangga yang kuat di Triwulan II mungkin tidak terulang di Triwulan III dan IV, karena hilangnya faktor musiman seperti libur panjang dan momen keagamaan besar. Jika ekspor ikut melambat akibat tarif baru, maka laju pertumbuhan bisa terdampak.

Menghadapi tantangan ini, pemerintah memiliki tiga agenda strategis. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia, sesuai rencana strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendiktisainstek) yang fokus pada penguatan pendidikan vokasi, riset dan inovasi, serta link-and-match dunia pendidikan dengan industri.

Tenaga kerja yang terampil dan adaptif akan memperkuat daya saing ekspor, terutama di industri teknologi dan manufaktur modern.

Kedua, percepatan hilirisasi sumber daya alam, agar Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan ekspor bahan mentah. Produk mineral, perkebunan, dan perikanan bernilai tambah tinggi akan memiliki posisi tawar lebih kuat di pasar global, termasuk di negara-negara yang menerapkan tarif. Diversifikasi pasar juga perlu digencarkan ke Jepang, China, dan kawasan non-tradisional.

Ketiga, menjaga stabilitas moneter yang sudah dikelola baik oleh Bank Indonesia. Hingga pertengahan 2025, inflasi tetap terkendali dan nilai tukar rupiah relatif stabil, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor. Stabilitas ini menjadi modal penting untuk menarik investasi dan menjaga kelancaran perdagangan.