- Pemprov Papua Tengah menerapkan program sekolah gratis bagi 24.481 siswa SMA/SMK di delapan kabupaten
- Sekolah gratis akan diperluas ke jenjang SD dan SMP pada 2026
- Pemprov menyiapkan pembangunan sekolah sepanjang hari (SSH) gratis
SuaraSumut.id - Bayangkan seorang anak di pelosok Papua yang setiap hari harus berjalan berjam-jam menuju sekolah, dengan seragam lusuh dan perut kosong.
Meski penuh keterbatasan, semangat belajarnya tak pernah padam. Tahun 2025 ini, harapannya terjawab.
Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua Tengah resmi menerapkan program sekolah gratis bagi 24.481 siswa SMA/SMK di delapan kabupaten.
Jumlah tersebut berasal dari 124 sekolah, terdiri dari 31 SMA negeri, 40 SMA swasta, 17 SMK negeri, dan 36 SMK swasta.
Bagi banyak keluarga, kebijakan ini bukan sekadar angka. Ini adalah napas baru, sekaligus bukti nyata bahwa pendidikan di Papua kini menjadi hak yang setara bagi semua.
"Program sekolah gratis ini merupakan langkah pemerintah daerah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Tengah," kata Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, melansir Antara, Rabu 17 September 2025.
Sekolah gratis akan diperluas ke jenjang SD dan SMP pada 2026. Hal ini bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan akses pendidikan.
"Kami investasi besar di sektor pendidikan. Targetnya dalam tiga tahun, semua jenjang pendidikan sudah berjalan gratis,” ujarnya.
Saat ini, siswa penerima program pendidikan gratis berasal dari 31 SMA negeri, 40 SMA swasta, 17 SMK negeri, dan 36 SMK swasta yang tersebar di delapan kabupaten se-Papua Tengah.
Meliputi, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Puncak Jaya.
"Tahun ini siswa penerima program pendidikan gratis berasal dari 124 sekolah di delapan kabupaten," ucap Meki.
Pemprov juga sementara menyiapkan pembangunan sekolah sepanjang hari (SSH) gratis, sebagai alternatif mengatasi angka putus sekolah di Papua Tengah.
Kabupaten Mimika, Paniai, dan Nabire masing-masing dua sekolah. Kemudian, Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai masing-masing satu sekolah.
"Operasional SSH sampai pukul 15:00 WIT, seluruh makan ditanggung, karena kami mau melihat generasi muda tumbuh cerdas," jelasnya.
Pemprov mengalokasikan anggaran beasiswa bagi anak-anak orang asli Papua (OAP) maupun bukan OAP yang akan melanjutkan pendidikan tinggi di Timika dan Nabire.
Berita Terkait
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Resmi! Seskab Teddy Emban Tugas Baru Sebagai Duta Sekolah Rakyat
-
Seskab Teddy: Sekolah Rakyat Bentuk Keprihatinan Prabowo
-
Sekolah Iran di Tengah Perang: Tanpa Telepon, Internet Mati dan Kelas Hancur
-
Nekat Pungut Biaya? Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Terancam Sanksi Tegas!
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Malaysia Healthcare Expo Hadir di Medan, Bisa Konsultasi Tanpa Biaya
-
Likuiditas Kuat, BRI Jaga Keseimbangan Dividen dan Ekspansi
-
Satu Lagi Kawanan Perampok Serang-Bacok Sopir Truk di Medan Ditangkap
-
Ratusan Ojol Kepung Kantor Debt Collector di Medan Gegara Motor Rekan Ditarik Paksa
-
Sinergi Imigrasi Belawan-Ombudsman, Wujud Kepastian Layanan dan Hukum