Menkeu Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN, Begini Respons Istana

SuaraSumut.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak membayar utang proyek kereta cepat Whoosh memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lantas, bagaiman respons Istana?

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pemerintah tidak berencana menggunakan dana APBN untuk membayar utang Whoosh.

Menurutnya, pemerintah telah mendiskusikan langkah-langkah alternatif untuk mencari solusi pembiayaan yang tidak membebani APBN.

"Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," katanya melansir Antara, Senin 13 Oktober 2025.

Namun, Prasetyo mengatakan soal utang Whoosh tidak termasuk dalam agenda rapat terbatas (ratas).

"Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini," ujarnya.

Prasetyo menilai bahwa proyek Whoosh memiliki manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Bandung.

"Faktanya, Whoosh menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu aktivitas masyarakat, baik dari Jakarta maupun ke Bandung dan sebaliknya," ucapnya.

Dirinya menyebut bahwa pemerintah melihat potensi pengembangan jaringan kereta cepat sebagai bagian dari visi pembangunan transportasi nasional.

"Justru, kita ingin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya," jelasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan APBN tidak akan digunakan untuk menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang dikelola PT KCIC.

Pemerintah, kata Purbaya, mendorong agar penyelesaian pembiayaan proyek itu melalui Danantara yang memiliki kapasitas keuangan dan sumber dividen mandiri sekitar Rp 80 triliun per tahun.

Menurut Purbaya, langkah itu penting untuk memisahkan tanggung jawab antara pemerintah dan sektor swasta agar proyek infrastruktur tidak terus membebani APBN.

Sebelumnya, BPI Danantara menyiapkan dua opsi penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang membebani neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Opsi tersebut meliputi penambahan modal atau penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.