Tahun 2024, Kementerian ESDM mengungkap Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sebesar 3.686 GW dan baru dimanfaatkan sekitar 13 GW (0,3%). Kemudian, perlu adanya inovasi teknologi dan efisiensi energi, seperti penyimpanan energi (battery storage), smart grid, dan elektrifikasi transportasi. Begitupun industri energi hijau domestik juga mesti dikembangkan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan impor teknologi.
Berbicara transisi energi bersih tidak bisa lepas dari aspek keadilan agar manfaat transisi energi dirasakan secara luas. Tiga hal yang harus dipastikan adalah, pertama, skema pendanaan yang inklusif, seperti dana transisi hijau yang mendukung komunitas lokal dan UMKM dalam mengembangkan solusi energi bersih.
Kementerian Keuangan pada 2024 menyatakan, lewat skema Green Sukuk telah mengalokasikan lebih dari USD 5,8 miliar sejak 2018 untuk proyek energi terbarukan dan efisiensi energi. Kedua, kebijakan tarif progresif, yang melindungi kelompok berpenghasilan rendah dari beban biaya energi. Ketiga, pemberdayaan masyarakat lokal melalui kepemilikan komunitas atas proyek energi terbarukan (community-based renewable energy).
Harus dipahami bahwa transisi energi berkeadilan menuntut tata kelola yang transparan dan kolaboratif. Pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil harus bekerja bersama untuk membangun kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung investasi hijau.
Hal lainnya, mendorong kemitraan publik-swasta yang menjamin akuntabilitas sosial dan lingkungan serta memastikan pemantauan dan evaluasi berbasis data terbuka, agar masyarakat dapat mengawasi jalannya transisi.
Transisi energi bukan semata proyek teknologi, melainkan proyek kemanusiaan dan keadilan. Dengan strategi yang berpijak pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, Indonesia dapat melangkah menuju masa depan energi bersih yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil bagi semua. Amin YRA.
Panut Hadisiswoyo
Direktur Yayasan Keadilan Hijau Indonesia/Green Justice Indonesia
Berita Terkait
-
Perkuat Ketahanan Energi Nasional, Pertamina Gandeng Kementerian Kehutanan Dukung GRR Tuban
-
Mengenal Habitat dan Perilaku Badak Jawa, Satwa Langka yang Diusulkan Pindah ke Alas Purwo
-
Menekan Emisi Tak Cukup dari Perubahan Gaya Hidup, Kebijakan Harga Karbon Juga Dibutuhkan
-
Mengenal Perjalanan Karier Suroso Isnandar dan Kontribusinya di Sektor Energi
-
Indonesia Dorong Penguatan Kerja Sama Transisi Energi Kawasan di 4th AZEC Leaders' Meeting
Terpopuler
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
Cekcok Tanah Warisan Berujung Maut di Deli Serdang, Pria Lansia Tewas Ditusuk Kerabat Sendiri
-
Pembunuh Remaja Tewas Dihajar Massa di Deli Serdang, 5 Orang Ditangkap
-
Lawan Sumsel United Besok, Pelatih PSMS Medan Ogah Hasil Imbang Terulang
-
Dinkes Medan Perketat Pengawasan Dapur MBG, 210 SPPG Sudah Kantongi SLHS
-
KPK Buka Suara soal Raffi Ahmad Konsultasi Endorse, Ini Penjelasannya