- Masyarakat adat menuntut penutupan PT TPL tanpa mendapat respons dari Gubernur Sumut.
- Aktivis menilai konflik lahan dan dampak ekologis terus terjadi akibat kelanjutan operasi PT TPL.
- Sejumlah organisasi memperingatkan potensi aksi lebih besar jika pemerintah tetap tidak merespons.
SuaraSumut.id - Lebih dari sepekan masyarakat adat menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Sumatera Utara meminta untuk menutup PT Toba Pulp Lestari. Namun, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution belum juga merespons tuntuan masyarakat adat tersebut.
"Kami menyayangkan Gubernur Sumut berbicara soal keberlanjutan PT TPL. Kami tidak mendengar gubernur membicarakan nasib masyarakat yang selama puluhan tahun menanggung dampak ekologi, kriminalisasi, dan perampasan ruang hidup," kata Ketua Sekber Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis Pastor Walden Sitanggang OFM Cap, dalam keterangan yang diterima, kemarin.
Walden mengatakan sampai hari ini tidak ada jadwal pertemuan maupun kunjungan lapangan (ke Sihaporas) seperti yang dijanjikan Sekda Sumut saat aksi tersebut.
Ketidakjelasan ini menunjukkan absennya itikad baik yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Menurut, Rocky Pasaribu dari KSPPM, Gubernur Sumut seharunya mengeluarkan rekomendasi resmi untuk menutup PT TPL.
Langkah itu jauh lebih substansial dibandingkan sekadar kunjungan lapangan atau retorika administratif lainnya. Setidaknya 500 warga telah menjadi korban pelanggaran HAM yang berhubungan dengan konflik atas konsesi perusahaan tersebut. Sebanyak 13 bencana ekologis terjadi akibat aktivitas TPL.
Bahkan parahnya selama ini belum ada penetapan kawasan hutan khususnya yang berkaitan dengan konsesi TPL.
"Yang dilakukan masih dalam tahap penunjukkan, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa konsesi tersebut berada di wilayah yang ilegal," ujarnya.
Secara sosial, ekonomi, dan ekologis, kata Rocky, masyarakat akan jauh lebih sejahtera apabila wilayah-wilayah tersebut dikembalikan kepada pengelolaan masyarakat adat dan petani.
"Proses hukum yang berjalan selama ini tidak cukup untuk menyelesaikan kasus besar seperti ini, karena akar masalahnya terletak pada kelanjutan operasi TPL itu sendiri," ucapnya.
Dirinya menegaskan jika hingga akhir bulan November ini tidak ada respon dari Gubernur Sumut, masyarakat dan sejumlah lembaga akan mempertimbangkan langkah-langkah lanjutan.
Jhontoni Tarihoran dari AMAN Tano Batak, mengatakan dengan belum adanya respon dari Gubernur Sumut membuat keberadaan masyarakat berada dalam kondisi terancam, baik karena intensitas konflik lahan maupun tekanan aparat di lapangan.
Pihaknya telah banyak menyampaikan aspirasi kepada berbagai instansi terkait bahkan Kemen-LHK RI yang saat itu masih dipimpin oleh Siti Nurbaya, namun tanggapan yang diterima sangat minim.
"Jika pemerintah terus abai, sangat mungkin terjadi aksi susulan yang melibatkan massa jauh lebih besar," cetusnya.
Sementara itu, Lamsiang dari Horas Bangso Batak, mengatakan bahwa fakta-fakta pelanggaran di lapangan yang sudah diketahui oleh khalayak umum sudah sangat jelas dan tidak membutuhkan pembuktian berulang.
"Dalam situasi konflik seperti ini, operasi perusahaan seharusnya dihentikan sementara hingga ada solusi yang adil, bukan justru membiarkan proses kriminalisasi dan kekerasan terhadap masyarakat terus terjadi bahkan seolah dibiarkan," jelasnya.
Berita Terkait
-
Bobby Nasution Berhasil Tekan Inflasi Sumut dari 4,79 Jadi 2,71 Persen
-
Gubernur Bobby Usulkan Pembentukan Sejumlah KEK untuk Dongkrak Ekonomi Sumut
-
Bobby Nasution Percepat Pembangunan Kawasan Pertanian Langkat, Irigasi 7,5 Km Dibangun 2027
-
Tinjau Irigasi, Gubsu Bobby Serap Aspirasi dan Beri Solusi untuk Petani di Gunungsitoli Nias
-
Gubsu Bobby Nasution: Pemprov Sumut Bantu Beasiswa 20 Dokter di Kepulauan Nias
Terpopuler
- Empat Pemuda Bobol Gudang Barang Bukti Satlantas Polres Gowa
- Pakar Curiga Prabowo Sudah Lama Tahu Disadap, Mengapa Baru Sekarang Bertindak?
- Jalan Mulus Dibeton, ke Teluk Kiluan dari Bandar Lampung Kini Cuma 2 Jam
- Penyadapan Presiden: Prabowo Dengar Suara Mencurigakan, Seskab Teddy Gercep Copot Kabel WiFi
- Sewa Rp315 Juta, Persitara Jakarta Utara Resmi Bermarkas di Stadion Wibawa Mukti
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
Empat Hari Dicari, Lansia yang Jatuh dari Sampan di Sungai Batang Natal Ditemukan Tewas
-
Dukung Sufmi Dasco Jadi Wakil Presiden, Gerindra Sumut Ungkap Alasannya
-
Sering Emosi Meledak? Ini Cara Mengendalikan Amarah Sebelum Menyesal
-
Prakiraan Cuaca Sumut 16 November 2026: Sejumlah Daerah Berpotensi Diguyur Hujan
-
Tanpa Perlu Renovasi, Ini 5 Cara Membuat Rumah Sempit Terasa Lebih Luas