Status Tanggap Darurat Bencana di Aceh Diperpanjang hingga 29 Januari 2026

SuaraSumut.id - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengumumkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana selama tujuh hari hingga 29 Januari 2026. Keputusan itu disampaikan Mualem dalam rapat yang dihadirinya secara virtual, Kamis 22 Januari 2026 malam.

Perpanjangan dilakukan karena belum tuntasnya penanganan bencana di sejumlah daerah terdampak. Sejumlah kepala daerah terdampak berat, yakni Bupati Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Pidie Jaya juga melaporkan bahwa penanganan darurat bencana belum tuntas terlaksana.

"Saya, selaku Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh selama tujuh hari, hingga 29 Januari 2026," kata Mualem, melansir Antara, Jumat, 23 Januari 2026.

Perpanjangan keempat ini untuk memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, merata, dan terkoordinasi, termasuk menjangkau gampong-gampong terdampak yang sulit diakses.

"Seluruh SKPA, pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus bekerja bersama mempercepat pemulihan Aceh, agar sekolah, permukiman, fasilitas publik, serta perekonomian warga dapat segera pulih dan aktivitas masyarakat kembali normal," ujarnya.

Mualem juga memberikan perhatian khusus bagi masyarakat di Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Karena wilayah tersebut masih sangat mendesak, dan membutuhkan pembangunan sedikitnya delapan jembatan darurat.

"Di Sawang, masyarakat sangat membutuhkan delapan jembatan darurat. Saat ini, warga terpaksa menyeberangi sungai secara manual. Jika debit air rendah masih bisa dilalui, namun jika arus deras, akses transportasi warga benar-benar terputus," katanya.

Sejalan dengan penetapan tersebut, Mualem juga menginstruksikan seluruh SKPA dan pemangku kepentingan terkait untuk segera menjalankan langkah-langkah strategis di lapangan.

Dengan fokus utama yang diarahkan pada koordinasi intensif dengan Satgas Pemulihan Bencana kementerian serta penuntasan pembersihan pemukiman, fasilitas ibadah, sekolah, hingga lahan pertanian warga yang terdampak.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan distribusi logistik ke wilayah terisolir dan prioritas pencarian korban yang masih hilang, dengan target penyelesaian dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana (R3P) paling lambat pada 2 Februari 2026.

"Saya instruksikan kepada seluruh SKPA dan pemangku kepentingan untuk bergerak cepat. Pastikan logistik sampai ke gampong-gampong yang masih terisolir dan tuntaskan pembersihan," katanya.