- Pemulihan Aceh Tamiang pascabencana signifikan; Abdullah Rasyid menyampaikan kemajuan pada Minggu, 29 Maret 2026.
- Hingga Maret 2026, 1.339 KK telah menempati hunian sementara (huntara) yang telah selesai dibangun.
- Infrastruktur listrik di lokasi terdampak telah pulih 99 persen, meski pembangunan huntara hadapi kendala teknis.
SuaraSumut.id - Pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh Tamiang menunjukkan kemajuan. Bencana hidrometeorologi katastrofi yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tersebut sebelumnya mengakibatkan korban jiwa serta perubahan besar pada permukiman masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Abdullah Rasyid yang juga merupakan mahasiswa doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN, dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 29 Maret 2026.
"Progres pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang menunjukkan perkembangan signifikan, meski masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi," katanya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kebutuhan hunian sementara (huntara) di Aceh Tamiang mencapai 4.189 unit. Hingga awal Maret 2026, ribuan unit telah rampung dibangun dengan fasilitas dasar lengkap, dan 1.339 kepala keluarga telah menempatinya.
Percepatan pembangunan dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan Satgas Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (PRR), dengan target mempercepat relokasi warga dari tenda pengungsian ke hunian yang lebih layak pasca-Idul Fitri.
Sementara itu, data BPBD mencatat sekitar 1.396 jiwa masih berada di tenda pengungsian. Jumlah ini terus menurun seiring pemulihan, termasuk melalui penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada lebih dari 1.900 kepala keluarga sebagai solusi sementara.
Kunjungan Presiden Prabowo Subianto saat Idul Fitri di kawasan huntara turut memastikan kondisi lapangan. Infrastruktur listrik dilaporkan pulih hingga 99 persen, dan sebagian besar pengungsi telah meninggalkan tenda darurat.
Di sisi lain, proses pembangunan huntara menghadapi tantangan teknis, mulai dari kebutuhan material besar, koordinasi lintas sektor, hingga keterlibatan tenaga kerja lokal yang mencapai sekitar 70 persen.
Strategi terbaik adalah mitigasi asimetri informasi yang holistik dan preventif, disertai pelaporan real-time, verifikasi independen, dan penguatan kapasitas aparatur agar kebijakan akurat dan akuntabel.
Berita Terkait
-
Alex Indra Desak Moratorium Alih Fungsi Hutan, Bencana Sumatera Jadi Alarm Serius
-
Jateng Siap Siaga Bencana Hidrometeorologi, Ahmad Luthfi Tekankan Respons Cepat
-
Banjir Aceh Terus Berulang, Legislator PDIP Desak Evaluasi Total Mitigasi Bencana
-
BSI Pastikan Risiko Kredit Macet Akibat Bencana Alam Masih Terjaga
-
Negara Bukan Playground, Jangan Jadikan Rakyat Korban Permainan Penguasa
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus hingga Terbakar di Simalungun, 1 Orang Tewas
-
OMRON Dorong Kesadaran Pemantauan Hipertensi dan Kesehatan Jantung di Medan
-
Resep Kepiting Saus Padang yang Pedas, Gurih, dan Kental
-
Resep Mie Nyemek Pedas Gurih, Kuah Kental dan Bumbunya Meresap
-
Polri-BNN Geledah Lapas Tanjung Gusta Medan, Ini Hasil Temuannya