Pemulihan Pascabencana di Aceh Tamiang Tunjukkan Kemajuan Signifikan

SuaraSumut.id - Pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh Tamiang menunjukkan kemajuan. Bencana hidrometeorologi katastrofi yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tersebut sebelumnya mengakibatkan korban jiwa serta perubahan besar pada permukiman masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Abdullah Rasyid yang juga merupakan mahasiswa doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN, dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 29 Maret 2026.

"Progres pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang menunjukkan perkembangan signifikan, meski masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi," katanya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kebutuhan hunian sementara (huntara) di Aceh Tamiang mencapai 4.189 unit. Hingga awal Maret 2026, ribuan unit telah rampung dibangun dengan fasilitas dasar lengkap, dan 1.339 kepala keluarga telah menempatinya.

Percepatan pembangunan dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan Satgas Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (PRR), dengan target mempercepat relokasi warga dari tenda pengungsian ke hunian yang lebih layak pasca-Idul Fitri.

Sementara itu, data BPBD mencatat sekitar 1.396 jiwa masih berada di tenda pengungsian. Jumlah ini terus menurun seiring pemulihan, termasuk melalui penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada lebih dari 1.900 kepala keluarga sebagai solusi sementara.

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto saat Idul Fitri di kawasan huntara turut memastikan kondisi lapangan. Infrastruktur listrik dilaporkan pulih hingga 99 persen, dan sebagian besar pengungsi telah meninggalkan tenda darurat.

Di sisi lain, proses pembangunan huntara menghadapi tantangan teknis, mulai dari kebutuhan material besar, koordinasi lintas sektor, hingga keterlibatan tenaga kerja lokal yang mencapai sekitar 70 persen.

Strategi terbaik adalah mitigasi asimetri informasi yang holistik dan preventif, disertai pelaporan real-time, verifikasi independen, dan penguatan kapasitas aparatur agar kebijakan akurat dan akuntabel.