Aceh Siaga Bencana, Posko Diaktifkan 24 Jam

SuaraSumut.id - Pemerintah Aceh menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi di kabupaten/ kota di Tanah Rencong. Penetapan status tersebut menyusul adanya peringatan cuaca ekstrem yang dikeluarkan BMKG.

Status siaga bencana berlaku hingga 20 April 2026 mendatang. Pemerintah Aceh mengaktifkan posko siaga darurat selama 24 jam di titik-titik rawan bencana.

“Kami meminta BPBD di kabupaten/kota untuk melakukan aktivasi posko dan memantau perkembangan cuaca secara real-time bersama BMKG dan BPBA," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, melansir Antara, Selasa, 14 April 2026.

"Periode siaga ini sangat krusial guna meminimalisir dampak risiko,” sambungnya.

Berdasarkan informasi BMKG, kondisi atmosfer di wilayah Aceh saat ini dipengaruhi oleh pola siklonik, belokan angin (shearline), serta konvergensi yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan.

Dampaknya, hampir seluruh wilayah Aceh berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat memicu banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

Kondisi cuaca ekstrem diperkirakan berlangsung mulai 11 hingga 20 April. Ia mengatakan bahwa langkah mitigasi tidak boleh ditunda.

Pemerintah daerah harus segera melakukan normalisasi infrastruktur air melalui pembersihan drainase, sungai, serta pengerukan sedimentasi guna mencegah luapan.

Selain itu, upaya pencegahan juga mencakup pemangkasan pohon rawan tumbang serta pengamanan baliho dan utilitas berisiko tinggi.

Petugas di lapangan wajib meningkatkan patroli rutin di kawasan rawan banjir, tanah longsor, serta daerah aliran sungai (DAS) yang kritis.

Dalam aspek kesiapsiagaan darurat, Pemerintah Aceh menginstruksikan mobilisasi Tim Reaksi Cepat (TRC) beserta menempatkan alat berat di titik-titik siaga.

"Sarana pendukung seperti perahu motor, kendaraan evakuasi, logistik darurat, hingga tenda pengungsian harus dalam kondisi siap pakai. Jalur evakuasi dan lokasi pengungsian juga harus diverifikasi ulang guna memastikan keamanannya," katanya.

Nasir juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penanganan bencana. Koordinasi intensif harus dilakukan antara pemerintah daerah dengan TNI/Polri serta instansi vertikal seperti BPJN, BWSS, SAR, PLN, dan Telkom guna memastikan kelancaran komunikasi dan respons cepat saat kondisi darurat.

Kemudian, optimalisasi sistem peringatan dini (early warning system/EWS) juga menjadi perhatian utama. Para camat, kepada desa serta perangkatnya harus aktif menyebarkan informasi cuaca dan peringatan dini kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk grup WhatsApp, sirine desa, dan media lokal.

“Jangan ada informasi yang terputus. Serangkaian langkah preventif ini diharapkan mampu meminimalisir risiko dampak cuaca ekstrem selama periode siaga yang berlangsung hingga 20 April 2026,” tukas Nasir.