'Kami Butuh Solusi, Bukan Narasi', Mahasiswa Kritik Kebijakan Pemerintah Saat Demo di DPRD Sumut

SuaraSumut.id - Puluhan mahasiswa menggelar aksi demo di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Rabu, 17 Juni 2026. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Medan (Unimed), Muhammad Ade Ikhsan, menilai sejumlah kebijakan pemerintah saat ini tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Ade Ikhsan menuntut agar pemerintah mengembalikan prioritas anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai amanat konstitusi. Menurutnya, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas utama negara.

"Kami menuntut prioritas anggaran pendidikan dikembalikan. Marwah pendidikan dan kesehatan 20 persen itu harus dikembalikan," katanya di hadapan massa aksi.

Selain itu, mahasiswa juga meminta pemerintah menghentikan program-program yang dinilai bersifat populis, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes).

Mereka menilai program tersebut berpotensi menjadi beban ekonomi negara dan rawan penyimpangan. Dalam aksinya, massa juga menyoroti tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok. Mereka meminta pemerintah menghadirkan solusi konkret untuk mengatasi tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.

"Kami tidak butuh hanya omong-omong belaka, kawan-kawan. Kami tidak butuh hanya narasi. Kami butuh solusi dan alternatif yang nyata untuk rakyat," ujar Ade Ikhsan.

Tak hanya itu, mahasiswa turut menyuarakan penolakan terhadap praktik militerisme di ranah sipil. Mereka mengingatkan agar pemerintah tidak mengulangi praktik-praktik yang dianggap mengancam demokrasi dan kebebasan berpendapat seperti pada masa lalu.

Tuntutan lainnya yang disampaikan meliputi stabilisasi nilai tukar rupiah, perbaikan layanan kelistrikan dan air bersih, serta realisasi janji penciptaan jutaan lapangan kerja.

Mahasiswa juga mempertanyakan realisasi janji pemerintah terkait penyediaan 19 juta lapangan pekerjaan. Menurut mereka, hingga saat ini masyarakat belum merasakan dampak signifikan dari program tersebut.

"Katanya realisasi 19 juta lapangan pekerjaan. Hari ini mana, kawan-kawan? Kosong, omong kosong!" kata Ade.

Massa juga mendesak pemerintah untuk memprioritaskan program sekolah gratis bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang berada di daerah pedesaan.

"Rakyat yang ekonominya ke bawah membutuhkan kepastian pendidikan. Jangan sampai akses pendidikan semakin sulit dijangkau," kata Ade Ikhsan.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa berharap aspirasi yang mereka sampaikan dapat diteruskan kepada pemerintah dan menjadi perhatian para pemangku kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Kontributor : M. Aribowo