- Ketua LAPK Padian Adi S. Siregar menyatakan keluhan pasien BPJS yang menunggu lama pada Kamis, 6 Agustus 2026, menjadi alarm pentingnya evaluasi pelayanan rumah sakit.
- LAPK meminta rumah sakit menyediakan sistem informasi multikanal karena ketergantungan pada aplikasi Mobile JKN menyulitkan kelompok rentan yang minim literasi digital.
- Kementerian Kesehatan didorong menetapkan standar nasional transparansi informasi antrean dan ketersediaan tempat tidur untuk mencegah konflik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
"Padahal, transparansi informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mutu pelayanan kesehatan dan perlindungan konsumen," jelasnya.
Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan didorong menetapkan standar nasional yang mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan menyediakan sistem informasi pelayanan yang multikanal, yaitu informasi yang sama tersedia secara serentak melalui aplikasi digital, papan informasi di rumah sakit, media elektronik, dan petugas layanan.
Dengan demikian, setiap pasien, terutama kelompok rentan, tetap memperoleh akses informasi yang setara tanpa bergantung pada satu platform digital.
"Transparansi informasi mengenai antrean pelayanan dan ketersediaan tempat tidur bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari pemenuhan hak pasien sebagai konsumen jasa kesehatan," ungkapnya.
"Keterbukaan informasi yang akurat, mudah diakses, dan diperbarui secara berkala akan meningkatkan kepastian pelayanan, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit, serta mengurangi potensi sengketa yang timbul akibat informasi yang tidak jelas atau tidak konsisten," katanya.
Berita Terkait
-
5 Cara Cepat Mengaktifkan BPJS PBI, Siapkan Dokumen Ini!
-
6 Cara Cek Penerima Bantuan Iuran PBI BPJS Kesehatan
-
4 Cara Mengecek Status BPJS Kesehatan PBI Aktif atau Tidak, Tak Perlu ke Kantor!
-
Bagaimana Jika BPJS Kesehatan Menunggak?
-
Apakah Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan yang Bertahun-tahun Bisa Dicicil? Begini Caranya
Terpopuler
- Jenderal yang Menanggalkan Gelar Andi, Kini Bergelar Pahlawan Nasional
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Praktis dan Nyaman Buat Jalan hingga Lari
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
Pilihan
-
Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN
-
Hidayat Nur Wahid Mendadak Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ada Apa?
-
Gibran Tinggalkan Istana Tak Pakai Mobil RI-2 Usai Nyatakan Niat Mundur
-
Menko Yusril soal Gibran Mau Buktikan Ijazah ke PTUN: Percuma, Tak Ada Gunanya
-
Usai Sampaikan Niat untuk Mundur, Gibran Klaim Dapat Saran untuk Fight di PTUN dari Prabowo
Terkini
-
Sudah Resign September, Apakah Masih Bisa Dapat BSU 2026 Rp900 Ribu?
-
Penutupan Jalur Pendakian Gunung Sibayak Diperpanjang Sampai 5 Desember 2026, Ini Alasannya
-
BSU 2026 Cair Rp900 Ribu per Pekerja, Cek Pengkinian Data di Portal BPJS
-
Gibran Menghadap Prabowo di Tengah Isu Pemakzulan, Pengamat Ungkap Dugaan Motifnya
-
Viral Polisi di Medan Pakai Vape Narkoba, Kini Dipatsus