81 Tahun Indonesia Merdeka: Kondisi Jalan di Deli Serdang Sumut Kupak-kapik, Belum Merdeka?

SuaraSumut.id - Suasana semrawut tampak di persimpangan Jalan Glugur Rimbun-Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, pada Sabtu (15/8/2026) siang.

Berbagai kendaraan baik roda dua, roda empat dan roda enam, bertumpuk menimbulkan kemacetan lantaran kondisi jalan kupak-kapik, penuh lubang yang cukup dalam.

Kondisi ini membuat pengendara motor harus ekstra sabar dan hati-hati ketika melintas, karena kondisi jalan yang rusak dan penuh lubang.

"Asal lewat sini (Jalan Glugur Rimbun-Diski) memang harus banyak sabar, jalannya rusak, macet, kalau hari panas, banyak debu, kalau hujan, kayak kolam," kata Rio Habibi (38), salah seorang pengendara motor kepada SuaraSumut.id.

Ia mengatakan sejak tahun 2024, lokasi jalan tersebut sudah mengalami kerusakan. Beberapa warga pun secara swadaya memperbaiki, sembari berharap ada perbaikan permanen dari pemerintah.

"Oleh warga kemudian menimbunnya dengan material tanah dan batu di beberapa titik-titik yang rusak," kata Rio.

Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi jalan di Jalan Glugur Rimbun-Diski tak jauh dari Pasar Rebo, Sunggal, semakin parah, karena tidak adanya perbaikan dari pemerintah.

"Padahal yang lewat sini, truk-truk besar juga, kalau jalannya bagus kan, memudahkan masyarakat, ekonomi pun cepat tumbuh. Ini udah jalan rusak, orang pun malas lewat jadinya," kata Rio sembari berharap pemerintah Deli Serdang memberikan perhatian.

Jalan Rusak Mengancam Keselamatan

Baca Juga: 3 Wanita di Deli Serdang Kompak Jual Sabu, Transaksi Lewat Jendela

Jalan rusak bukan hanya muncul di Kecamatan Sunggal. Di kecamatan lainnya di Deli Serdang seperti di Patumbak, dan Percut Sei Tuan warga juga mengalami hal yang tidak mengenakkan terkait infrastruktur jalan.

Bahkan, di Jalan Pertahanan Patumbak, Kamis (6/8/2026), seorang pengendara motor tewas tergilas truk diduga terjatuh karena mengelakkan jalan berlubang. Di momen HUT ke-81 RI, persoalan infrastruktur dasar seperti jalan yang baik, mestinya bisa dinikmati masyarakat, tapi kini tampak jauh panggang dari api.

"Momentum kemerdekaan seharusnya menjadi pengingat bahwa pembangunan harus menyentuh kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat daerah, kita udah 81 tahun Merdeka loh, masa soal jalan tak tamat-tamat, rusak mulu," tambah Guslina (40) salah seorang warga di Deli Serdang yang mengeluh atas kondisi jalan yang banyak rusak di Deli Serdang.

Ia berharap pemerintah daerah peka terhadap kondisi jalan, jangan hanya menunggu berita viral baru bertindak.

"Pajak terus dikutip, tapi lihatlah kondisi jalannya. Karena itu, pemerintah daerah maupun instansi yang memiliki kewenangan diharapkan segera melakukan penanganan terhadap titik-titik jalan berlubang di Deli Serdang dan daerah lainnya di Sumut," ujarnya.

Jalan Rusak Bentuk Indonesia Belum Merdeka

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menyoroti masih banyaknya kondisi jalan rusak di Kabupaten Deli Serdang yang dinilai membahayakan keselamatan masyarakat.

Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, menegaskan bahwa pemerintah daerah, khususnya Bupati Deli Serdang, memiliki kewajiban hukum untuk segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak.

Menurutnya, kewajiban tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Penyelenggara wajib (memperbaiki jalan rusak), baik pemerintah daerah, kabupaten," ujarnya kepada SuaraSumut.id, Minggu 16 Agustus 2026.

Ia menyayangkan hingga saat ini masih banyak keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang berlubang, rusak, dan belum mendapatkan penanganan yang memadai.

Kondisi tersebut dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Menurut Irvan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah. Ia menegaskan bahwa dalam prinsip hukum, keselamatan masyarakat merupakan hal yang harus didahulukan di atas kepentingan lainnya.

“Keselamatan adalah hukum tertinggi. Karena itu, pemerintah harus memastikan infrastruktur jalan dalam kondisi layak dan aman digunakan masyarakat,” katanya.

LBH Medan juga menilai bahwa masih banyaknya jalan rusak menjadi salah satu cerminan belum terpenuhinya berbagai hak dasar masyarakat.

Dalam momentum peringatan kemerdekaan, Irvan menyebut pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan publik yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

"Perlu diketahui di momentum Hari Kemerdekaan ini, sikap LBH Medan menyatakan dengan tegas kalau Indonesia belum merdeka," kata Irvan.

"Bentuk Indonesia belum merdeka adalah jalan masih banyak yang rusak, masyarakat masih banyak yang nganggur jutaan orang, hukum yang dijual beli, dan pemerintah yang tidak serius mensejahterakan rakyatnya, dan program-program yang tidak jelas, Kopdes, MBG," sambungnya.

Irvan menegaskan, apabila penyelenggara jalan lalai menjalankan kewajibannya dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, maka terdapat mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh warga untuk menuntut pertanggungjawaban.

"Kembali ke jalan yang rusak penyelenggara wajib memperbaikinya sebab kalau tidak maka penyelenggara bisa dituntut secara hukum oleh masyarakat," ungkap Irvan.

Untuk itu, LBH Medan mendesak Bupati Deli Serdang beserta jajaran terkait agar segera mengambil langkah konkret memperbaiki jalan-jalan yang rusak demi menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat, terutama menjelang HUT ke-81 RI.

"Dalam hal ini keselamatan adalah hukum tertinggi di Indonesia ini. Jadi keselarasan masyarakat itu harus diprioritaskan dan LBH mendesak bupati segera memperbaiki jalan rusak," tukasnya.

Respons Bupati Deli Serdang

Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menanggapi kritik yang disampaikan sejumlah pihak terkait masih banyaknya kondisi jalan rusak di wilayah Kabupaten Deli Serdang menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia.

Menurut Asri, pemerintah daerah terus berupaya melakukan perbaikan infrastruktur jalan secara bertahap. Namun, luasnya jaringan jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten serta keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri dalam percepatan pembangunan.

“Jalan yang mana saja (rusak)? kirimkan datanya. Saya juga baru bekerja sekitar 1,5 tahun dan pada 20 Agustus nanti genap satu setengah tahun masa kerja. Belum semua yang dianggarkan pada tahun 2026 dapat dikerjakan,” katanya kepada SuaraSumut.id.

"Kalaupun semua anggaran 2026 dikerjakan juga tidak bisa menyelesaikan 3980 KM jalan di Deli Serdang diluar jalan yang menjadi kewenangan provinsi seperti jalan Galang, STM Hulu, Labuhan Deli dan lain-lain," ucapnya.

Lebih lanjut, Asri menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah.

Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan dukungan masyarakat, termasuk melalui kepatuhan membayar pajak yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan.

“Juga karena keterbatasan dana, tentu diperlukan kontribusi masyarakat dalam membayar pajak," tukasnya.

Kontributor : M. Aribowo