"Mengapa diperlakukan sebagi teroris atau pelaku kriminal. Kelompok yang menolak itu, yang mengaku paling Pancasila, paling Bhineka Tunggal Ika, justru yang tidak toleran," ungkapnya.
Tumpal menilai, gerakan itu layaknya sebagai gaya yang identik dengan partai terlarang di Indonesia, yakni Partai Komunis Indonesia (PKI). Penolakan oleh kelompok tertentu tersebut sebagai gerakan new PKI yang tidak menginginkan ulama memimpin umat.
"Gaya PKI, new-new PKI lah kita bilang, yang tidak menginginkan ulama hadir ditengah-tengah umat, memimpin umat," bebernya.
Tumpal mengkhawatirkan, bahwa kelompok yang melakukan gerakan penolakan punya agenda terselubung dan paham yang akan berkembang di Kota Medan.
Baca Juga:Kodam Jaya: Ada Apa Dengan Indonesia Sampai Ada Revolusi Akhlak
"Jangan-jangan nanti setelah ini akan ada aliran tertentu yang berkembang di Kota Medan. Kalau dia Pancasila, tidak mungkin dia menolak habib, gak ada alasannya," ujar Tumpal.
Bantah Kepentingan Politik
Gonjang-ganjing penolakan kehadiran Rizieq kerap dikaitkan dengan kepentingan politik di Kota Medan.
Namun hal itu dibantah oleh GNPF Ulama Sumut. Pihaknya mengaku belum menyatakan sikap terhadap pesta demokrasi yang sebentar lagi akan digelar di Kota Medan.
Alih-alih sebagai gerakan mengkonsolidasian pemilih kepada salah satu pasangan calon, Tumpal malah menyebut, pihaknya justru menolak dan meminta Pilkada ditunda.
Baca Juga:Baliho Rizieq Provokatif, TNI: Indonesia Ada Apa sampai Revolusi Akhlak?
"Ya kan sikap kita jelas, kita meminta Pilkada Medan justru ditunda. Sikap tersebut kita tempuh dengan jalur hukum dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan," kata Tumpal.
