SuaraSumut.id - Presiden Joko Widodo didesak untuk mengambil sikap terkait kisruh di tubuh Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.
Masyarakat yang menamakan Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi menilai, pengambil alihan kekuasaan melalui KLB Partai Demokrat sebagai politik culas dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
"Tindakan itu jelas-jelas melanggar etika demokrasi yang bisa berdampak pada kekisruhan semangat kebangsaan Indonesia," kata Ahmady Meuraxa, di Medan, Jumat (12/3/2021).
Ia menganggap apa yang terjadi bukan lagi persoalan internal Partai Demokrat, melainkan masalah sistem demokrasi Indonesia.
Baca Juga:Varian Baru Corona B117 Mengancam, Sri Mulyani Minta Masyarakat Hati-hati
Apa yang dipertontonkan Moeldoko merupakan arogansi kekuasaan yang dilalukan oleh pejabat negara.
"Tindakan Moeldoko itu adalah pembelajaran sangat buruk bagi politik Indonesia. Ini tidak hanya mematikan semangat berdemokrasi, tapi juga mempertontonkan sikap zalim dan haus kekuasaan seorang pejabat negara," ujarnya.
Hadir dalam deklarasi akademisi Shohibul Anshor Siregar, politisi senior Berman Sinaga, aktivis GAMKI Henrico Sihombing, aktivis organisasi nonpemerintah Ahmady Meuraxa dan perwakilan paranormal Iwan Sinulingga.
Untuk itu, mereka menolak dan mengecam cara-cara politik kotor dipertontonkan Moeldoko melalui KLB.
Mereka meminta pemerintah bersikap netral menyikapi kasus pengambil alihan pimpinan partai, dengan tetap merujuk kepada aturan hukum yang berlaku.
Baca Juga:Santai Digugat ke PN Jakpus, Jhoni Allen Sebut AHY Sedang Kepanikan
"Meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan segera Moeldoko dari jabatan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) demi membersihkan sistem pemerintahan dari orang-orang yang culas," jelasnya.
Pihaknya mengajak masyarakat membubuhkan tandatangan petisi pemberhentian Moeldoko sebagai KSP yang ada di situs Change.org.
"Kami juga akan menggelar aksi penandatanganan dari masyarakat di atas spanduk pada Minggu 14 Maret 2021," pungkasnya.
Kontributor : Muhlis
