SuaraSumut.id - Mantan Wali Kota Medan periode 2010-2015 Rahudman Harahap akhirnya menghirup udara bebas, Senin (31/5/2021) sekitar pukul 22.00 WIB.
Rahudman meninggalkan Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Kelas IA Tanjung Gusta setelah Kejari Pusat melakukan eksekusi bebas terhadap dirinya dalam kasus dugaan korupsi pengalihan aset PT KAI di Jalan Jawa Medan seluas 7 hektare tahun 2015.
Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sumanggar Siagian mengungkapkan, eksekusi berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan disaksikan oleh pihak Lapas Tanjung Gusta, Kota Medan.
"Surat Nomor : Print-458/M.1.0/Fu.1/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 341PK/Pid.Sus/2019 tanggal 27 Mei 2021 an. Rahudman Harahap," kata Sumanggar.
Baca Juga:AHY Maju Pilpres 2024, Qodari: Jadi Cawapres Pun Nggak Ada yang Mau Gandeng
Sumanggar mengungkapkan, proses keluarnya Rahudman dari Lapas Kelas IA Tanjung Gusta Medan berjalan lancar. Ia dijemput oleh keluarganya.
"Pihak Keluarga menjemput Rahudman Harahap bersama para pendukung dan kerabat terpidana," ujar Sumanggar.
Pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh JPU pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Kasi Pidsus Kejari Jakarta Pusat. Dalam amar putusan Peninjuan Kembali (PK), dinyatakan bahwa, terpidana Rahudman Harahap terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tetapi tidak merupakan tindak pidana.
Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melepaskan Rahudman dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolnging). Penuntut Umum diperintahkan untuk segera mengeluarkan Rahudman dari masa menjalani pidana.
Dugaan korupsi pengalihan aset PT KAI di Jalan Jawa Medan ini juga turut melibatkan Direktur Utama PT Arga Citra Kharisma (ACK) Handoko Lie. Yang mana kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Agung RI. Dalam kasus tersebut, negara mengalami kerugian Rp 185 miliar.
Baca Juga:Nakes di Bandar Lampung Meninggal Usai Melahirkan karena Covid-19, Begini Kondisi Bayi
Diketahui, Rahudman Harahap divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dalam sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tahun 2017 lalu.
- 1
- 2
