"Kalau pun mau di kasi denda, kasilah lah dulu peringatan pertama kedua dan ketiga. Jangan langsung segel dan tutup," imbuhnya.
Ia mengaku, jika PPKM darurat di perpanjang potensi meningkatnya angka kriminal akan bertambah. Karena kondisi semakin sulit.
Hal senada dikatakan Herman, pemilik warung kopi lainnya. Ia mengaku, penertiban kerumunan yang selama ini dilakukan menurutnya salah kaprah. Begitu juga soal razia dan penutupan tempat makan, warkop dan pedagang kali lima.
"Salah kaprah petugas yang dibawah. Harusnya Jangan pedagangnya di razia. Pedagang pasti taat dan takut didenda. Sekarang yang bandel kan masyarakat atau konsumen yang nongkrong. Sudah disampaikan tidak boleh makan ditempat, tapi memaksa duduk dengan alasan sebentar saja, " ujarnya.
Baca Juga:Lagi! Indonesia Kedatangan 1,1 Juta Vaksin Sinopharm dari China
"Sekarang masalahnya kenapa masih banyak orang nongkrong? Karena yang nongkrong itu gak dihukum. Yang punya cafe yang dihukum. Orang nongkrong tinggal pindah-pindah aja dia. Karena sama mereka gak ada sanksi," tambahnya.
Ia berharap ada perubahan aturan. Yang mana semua pedagang, tetap bisa cari makan dengan membuka tempat usahanya. Agar ekonomi tetap jalan.
"Coba yang nongkrong, yang dine in disanksi misalnya Rp 50 ribu satu org kalau kedapatan petugas. Pasti berkurang jauh orang duduk. Tapi cafe, warung makn, tetap jalan dan buka, mau gak mau orang pasti take away," tandasnya.
Kontributor : Budi warsito
Baca Juga:Dicibir Netizen karena Promosikan Jasa Cetak E-KTP, Begini Tanggapan Lazada Indonesia
