SuaraSumut.id - Pemerintah mengintegrasikan jenis pajak daerah melalui Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Pajak yang diintegrasikan, khususnya yang berbasis konsumsi, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan hingga pajak parkir.
Hal itu dikatakan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, melansir Antara, Rabu (15/12/2021).
"Jadi yang namanya Pajak Barang dan Jasa Tertentu, karena di daerah setiap kali jenis pajak ada satu Perda dan setiap Perda mengatur KUPnya," katanya.
Baca Juga:Polisi Larang Konvoi Kemenangan Pilkades di Bondowoso
Sejumlah daerah memiliki pendapatan pajak yang sedikit dikarenakan biaya compliance cost yang besar.
"Yang seperti ini harusnya dilakukan restrukturisasi, jadi harapannya administration cost-nya turun, compliance cost-nya turun," katanya.
UU HKPD merasionalisasi retribusi dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan. Berbeda dengan pajak yang bersifat close list, jenis retribusi daerah masih bisa ditambahkan jika memang diperlukan.
"Retribusi kita buka untuk layanan yang memang harus dikenakan retribusi, nanti diatur dalam PP," katanya.
UU HKPD juga memperluas basis pajak melalui opsen pajak provinsi dan kabupaten/kota sebagai penggantian skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan tanpa tambahan beban wajib pajak.
Baca Juga:Sinopsis Drama Korea Our Beloved Summer Episode 3: 10 Things I Hate About You
Opsen terdiri dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Selain juga perluasan objek melalui sinergitas pajak pusat dan daerah, seperi valet parkir dan objek rekreasi.
