SuaraSumut.id - Ongkos angkot di Medan, Sumatera Utara (Sumut) naik dari tarif awal. Hal ini imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Ketua Organda Kota Medan Mont Gomery Munthe mengatakan, pihaknya akan menaikan tarif angkot menjadi Rp 6.500 per estafet.
"Kita akan menyesuaikan tarif angkot menjadi Rp 6.500 per estafet, sesuai dengan presentasi kenaikan BBM," katanya melansir Medanheadlines.com--jaringan Suara.com, Selasa (6/9/2022).
Ia mengaku kenaikan ini dibuat sesuai keputusan Organda tanpa menunggu adanya aba-aba atau keputusan dari pemerintah.
Baca Juga:Isu Retak Hubungan Panglima-KSAD Diminta Tidak Diperpanjang
"Seharusnya ini ada dasar hukumnya atau penetapan dari pemerintah. Namun jika kita menunggu keputusan dari pemerintah, mau sampai kapan? sedangkan mulai hari ini kita sudah membeli BBM dengan harga yang baru ditetapkan," ujarnya.
Munthe mengaku saat ini tarif angkutan umum masih sesuai dengan harga Premium yang sebelumnya sudah dialihkan dengan Pertalite.
"Tempo hari tarif angkutan umum sesuai dengan harga Premium, setelah beralih ke Pertalite kita tidak melakukan penyesuaian tarif. Baru kenaikan harga ini lah kita melakukan penyesuaian harga," ujarnya.
Dengan kenaikan harga BBM tentu akan menambah permasalahan yang harus dihadapi para sopir.
"Sebenarnya permasalahan yang kami hadapi cukup banyak. Pemerintah mengeluarkan peraturan, tetapi pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap peraturan itu," ungkapnya.
Baca Juga:Kejari Bengkulu Tahan Polisi BA dan Istrinya Kasus Penganiayaan Asisten Rumah Tangga
Para sopir angkot juga dihadapi dengan permasalahan moda transportasi massal dengan konsep bus Buy The Service (BTS) yang dihadirkan oleh bus Trans Metro Deli.
"Kemudian dengan adanya angkutan Trans Metro Deli yang awalnya dikatakan hanya tiga bulan penggunaan secara gratis, tetapi hingga hampir 2 tahun Trans Deli beroperasi secara gratis. Ini adalah bentuk tidak keadilan pemerintah terhadap kami," jelasnya.
Dirinya berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan para sopir angkutan umum dan mendengarkan suara serta pendapat dari Organisasi Angkatan Darat.
