SuaraSumut.id - Hasil konsolidasi internal Partai Golkar yang digelar menjelang pertemuan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Makassar, Sulawesi Selatan, menyepakati bahwa Golkar tetap mengusung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) dalam Pilpres 2024.
Keputusan mengusung Airlangga Hartarto sesuai dengan hasil amanat Musyawarah Nasional (Munas) yang telah digelar Golkar beberapa waktu lalu.
Pengamat politik Rocky Gerung pun menyoroti hasil konsolidasi itu. Menurutnya, sikap tersebut menunjukan bahwa Partai Golkar merupakan partai yang bermartabat.
"Itu pertanda bagus bahwa Golkar pulih harga dirinya," tutur Rocky seperti dikutip melalui unggahan di kanal YouTube-nya Rocky Gerung Official pada Senin (7/11/22).
Menurut Rocky, Golkar merupakan partai yang otonom sehingga tidak memerlukan izin dari Presiden Joko Widodo untuk memajukan sosok capres dari kader partainya.
"Kan dia partai yang otonom ngapain minta izin ke presiden," kata Rocky, dikutip dari Suara.com.
"Mau kalah nggak ada soal yang penting dia tahu dia mampu untuk mengajukan kadernya sendiri," imbuh Rocky.
Rocky lantas menyinggung dua partai lain yang tergabung dalam KIB, yaitu PAN dan PPP. Kedua partainya ini tampaknya akan tetap mendukung Ganjar sebagai capres
"Ngapain itu PAN dan PPP kayak pecicilan aja kan. Mentang-mentang udah di depan si Ganjar semua ngikut di belakangnya," ujarnya.
KIB Belum Sepakat Soal Capres
Pada pertemuan KIB di Makassar belum menentukan soal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Ketiga partai yang tergabung dalam KIB, yaitu Golkar, PAN, dan PPP, belum sepakat perihal siapa sosok yang akan diusung pada Pilpres 2024.
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menegaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam menentukan capres dan cawapres. KIB fokus menyatukan visi dan misi terlebih dahulu.
KIB mengusung visi misi transformasi ekonomi nasional. Prinsip ini perihal bagaimana manusia harus sehat, ekonomi harus sehat, dan bumi harus sehat.
Alasan lain mengapa KIB belum menentukan capres dan cawapres adalah karena saat ini Indonesia sedang fokus melaksanakan G20. KIB tidak ingin mengganggu konsentrasi Presiden Joko Widodo.
