SuaraSumut.id - Bawaslu Medan menyatakan Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Medan Andy Yudhistira melanggar UU tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini buntut dari video viral Andy karena mengarahkan kepala sekolah untuk mendukung paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Bawaslu Medan David Reynold mengatakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Andy diserahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
"(Sanksi) kita serahkan ke KASN," katanya.
Tim Hukum AMIN Sumut, Yance Aswin mengatakan pihaknya telah menerima pemberitahuan terkait hal tersebut.
"Kita sudah terima pemberitahuan dari Bawaslu Kota Medan perihal laporan kita. Poinnya (sanksi) diserahkan (ke KASN), jadi sejalan itu dengan pernyataan Wali Kota Bobby Nasution," katanya kepada SuaraSumut.id, Rabu (31/1/2024).
Aswin melihat ada dugaan laporan terhadap Andy ini diulur hingga habis Pilpres 2024. Dirinya juga menyinggung proses ini hanya dagelan belaka.
"Pertanyaannya, semua orang tahu pelanggaran selama proses pemilu itu cuma 14 hari, semalam baru keluar suratnya dari Bawaslu Kota Medan. Sementara pemilu kita gak sampai 14 hari lagi, jadi ini dagelan saja," ucapnya.
Harusnya, kata Aswin, Bawaslu yang meyakini telah terjadi proses pelanggaran yang dilakukan Andy harus bertindak melemparkan ini ke Gakkumdu dan memproses pidana.
"Kenapa dia laporkan ke KASN, jadi sebenarnya ini dagelan saja. Namun sebagai warga negara yang taat hukum kita masih optimis, hal-hal yang seperti ini masih akan diselesaikan melalui perangkat hukum yang ada," katanya.
Diberitakan sebelumnya, potongan video yang menampilkan Kabid SMP Disdik Medan Andy Yudhistira diduga mengajak kepala sekolah untuk memilih pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka beredar.
- 1
- 2
