SuaraSumut.id - Pernyataan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang menyebut Bobby Nasution tak boleh mendaftar Pilkada 2024 lewat PDIP terus menjadi isu menarik.
Founder Indobarometer M Qodari yang juga pengamat politik nasional menyebutkan tiga analisisnya terkait sikap PDIP menolak menantu Presiden Jokowi tersebut.
"Yang pertama itu merupakan hak dari PDI Perjuangan ya dan Mas Hasto sebagai Sekjen dari PDI Perjuangan untuk memilih siapa kandidat yang akan didukung atau tidak didukung dalam pilkada nanti, termasuk untuk Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara," kata Qodari, Kamis (18/4/2024).
Terkhusus untuk Bobby, tak didukung PDIP tentu saja bukan akhir segalanya. Pasalnya, dengan prestasinya dan elektabilitas yang masih tinggi banyak partai lain yang siap mengusung.
"Tapi, yang kedua bukan berarti Bobby tidak akan bisa maju sebagai calon gubernur. Pasti banyak yang mau mendukung ya, terutama ketika Bobby punya elektabilitas yang baik, punya dukungan masyarakat yang luas dan punya peluang untuk menang dalam Pilgub yang akan datang. Pasti partai politik yang lain juga ada yang berminat untuk mengajukan," ujar Qodari.
Bahkan Qadari menilai sudah ada langkah hampir pasti dari sejumlah partai yang akan mengusung Bobby Nasution maju di Pilgubsu mendatang.
"Golkar, Gerindra atau mungkin partai-partai politik yang lainnya saya rasa siap mengusung Bobby," ucapnya.
Dengan telah menyatakan sikap tidak mendukung Bobby, Qodari balik bertanya apakah PDIP punya calon yang lebih kuat dari Bobby.
Qodari menyebut jika sampai PDIP mengusung misalnya Edy Rahmayadi, maka akan sangat mungkin terjadi penolakan dari konstituen. Maka kalau PDIP sampai salah pilih calon, maka kekalahan sudah di depan mata.
"Nah, yang ketiga sebetulnya PDI Perjuangan juga Jangan sampai salah memilih atau mendukung kandidat," ungkapnya.
"Kalau PDIP Perjuangan misalnya mengajukan Edy Rahmayadi, pertanyaannya, apakah konstituen PDI Perjuangan akan setuju atau tidak setuju dengan pencalonan Edy Rahmayadi oleh PDI Perjuangan," sambungnya.
"Itu saya kira kita semua sudah tahu dan belajar bahwa dalam pemilihan langsung, kalau terjadi ketidaksesuaian antara kandidat yang dipilih partai dengan konstituen atau basis data tersebut yang terjadi bukan kemenangan tapi malah kekalahan," katanya.
