SuaraSumut.id - Transformasi digital telah menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Transformasi ini dipandang sebagai kekuatan yang mampu mengubah perekonomian secara cepat dan signifikan di berbagai sektor.
Menurut data terbaru, transformasi digital berpotensi besar meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mempersingkat birokrasi. Hal ini berdampak pada pengurangan korupsi, penghindaran pajak, serta memudahkan interaksi antara warga negara dan pemerintah.
Selain itu, transformasi digital juga berperan penting dalam memajukan layanan kesehatan dan pendidikan, mempercepat inklusi sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam bidang lingkungan, transformasi ini mampu menciptakan sistem pengelolaan limbah yang lebih cerdas, serta membantu pengendalian polusi. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya menjadi tren, tetapi sebuah kebutuhan esensial agar Indonesia tetap relevan di era modern yang penuh tantangan.
Menteri Komunikasi dan Informatika menegaskan bahwa pandemi COVID-19 mempercepat konversi digital di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari sektor pendidikan yang beralih ke pembelajaran online hingga pelaku usaha kecil yang mulai memanfaatkan platform digital untuk menjual produk mereka.
Berdasarkan laporan dari Bank Indonesia, transaksi digital selama PSBB pada April 2020 melonjak hingga 64,48 persen, sementara volume transaksi digital tumbuh sebesar 37,35 persen secara year on year (YoY).
Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin bergantung pada platform digital untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam hal berinteraksi dan bersosialisasi.
Pembangunan infrastruktur digital menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan akses internet, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Presiden Jokowi memprediksi bahwa potensi ekonomi digital akan tumbuh pesat, mencapai empat kali lipat pada tahun 2030 dengan nilai mencapai Rp5.800 triliun.
Selain itu, Jokowi juga memperkirakan bahwa pembayaran digital akan meningkat 2,5 kali lipat, mencapai Rp12.300 triliun pada tahun yang sama. Dengan bonus demografi yang memuncak pada 2030, sebanyak 68 persen populasi Indonesia akan berada dalam usia produktif, yang terdiri dari generasi Y, Z, dan A.
Dalam pernyataannya, Jokowi juga menyoroti fakta bahwa jumlah ponsel aktif di Indonesia mencapai 354 juta, lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk yang hanya 280 juta. Dengan 185 juta pengguna internet, potensi pertumbuhan ekonomi digital semakin terbuka lebar.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menekankan pentingnya digitalisasi UMKM yang inklusif dan berkeadilan. Terdapat sekitar 64 juta UMKM di Indonesia yang berpeluang besar beradaptasi dengan transformasi digital, yang diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan mendorong transaksi pembayaran digital.
Jokowi juga menginstruksikan OJK dan Bank Indonesia untuk meningkatkan perlindungan konsumen di sektor ekonomi digital, mengingat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah, dengan 50 persen masyarakat rentan terhadap risiko penipuan dan kejahatan digital.
“Pastikan keamanan data konsumen agar rakyat kecil tidak dirugikan,” tegasnya.
