SuaraSumut.id - Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara (Taput), Satika Simamora-Sarlandy Hutabarat melaporkan Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak hingga Kasat Reskrim Iptu Arifin Purba ke Propam Polda Sumut.
Mereka menilai bahwa para pejabat polres tersebut tidak profesional dalam menangani kasus bentrokan yang terjadi di Desa Nahornop Marsada, Kecamatan Pahae Jae.
"Kita melaporkan Kapolres Taput, Kasat Reskrim, KBO dan Kanit ke Propam Polda Sumut," kata Dwi Ngai Sinaga, kuasa hukum Satika-Sarlandy, melansir Antara, Rabu (13/11/2024).
"Kami menilai Polres Taput tidak netral dan lebih condong berpihak pada salah satu paslon, sehingga bentrokan yang terjadi tidak dapat dicegah dengan pendekatan preventif," sambungnya.
Dirinya mengatakan tindakan Polres Taput dalam penanganan kasus itu penuh kejanggalan, seperti penetapan tersangka yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Dwi menyebutkan ada tersangka wanita yang ditetapkan tanpa alasan yang jelas. Selain itu, pasal yang diterapkan dalam kasus ini juga dinilai tidak sesuai, dengan pasal pencurian di atas dan pasal penganiayaan di bawah.
Sebelum bentrokan terjadi, ada provokasi berupa kata-kata kasar yang dilontarkan oleh pendukung paslon nomor urut 2, yang memicu emosi pendukung paslon nomor urut 1.
"Bentrokan terjadi ketika iring-iringan mobil paslon nomor urut 1 dipepet oleh pendukung paslon nomor urut 2," ucapnya.
Dirinya berharap Kapolda Sumut segera menindaklanjuti laporan tersebut dan mencopot Kapolres Taput beserta jajarannya yang diduga tida netral.
Sementara itu, Kasi Humas Polres Taput Aiptu Walpon Baringbing mengatakan bahwa pihaknya mempercayakan laporan itu ditangani secara transparan dan profesional.
"Terkait laporan ke Propam Sumut, kita percayakan saja, namun kita pastikan dan kita tegaskan bahwa penyelidikan dan penyidikan yang saat ini ditangani Polres Taput sudah sesuai prosedur yang berlaku," katanya.
