Dengan begitu anggaran pusat dapat turun ke sumut untuk melanjutkan proyek strategi nasional seperti melanjutkan pembangunan Tol Kisaran-Rantau Prapat atau Rantau Prapat-Dumai-Pekanbaru.
Indra mengingatkan Bobby agar tidak melupakan program yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, buruh, nelayan, guru dan lain lainnya. Mengingat, dalam misi Bobby akan mengembangkan ekonomi hijau dan ekonomi biru.
"Hal ini tentunya menjadi tantangan belaiu untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menjadi green leadership yang sukses. Tantangan yang paling kuat tentunya di internal birokrasi, beliau harus mampu meyakinkan rakyat Sumatra Utara bahwa pemerintahnya bersih dari korupsi yang selama ini bercokol di birokrasi Sumut. Nepotisme terkait kue pembangunan dan juga kolusi terkait proyek proyek infrastruktur jangan sampai muncul anggapan bahwa pemerintah Bobby Nasution sama saja dengan pemerintahan sebelum sebelumnya," jelasnya.
"Begitu juga meritokrasi yang dijanjikan harus dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel serta menjaga wibawa kekuasaan beliau nantinya," sambungnya.
Sementara itu, Akademisi dari UIN Sumut, Fakhrur Rozi menambahkan, Bobby tetap bekerja on the track sesuai dengan tugas pokok dan fungsi gubernur sebagai perpanjang tangan pemerintah pusat di daerah.
"Pengalaman di Medan akan memudahkan Bobby mengelola Pemprov Sumut. Harus disadari kepentingan dan kebutuhan warga Sumut lebih kompleks dibandingkan kepentingan dan kebutuhan warga Medan," cetusnya.
Kondisi geografis dan demografis masyarakat Sumut menjadi tantangan untuk menyelaraskannya dengan program kerja Bobby - Surya 2025-2030.
"Dalam konteks ini, komunikasi yang harmoni dengan semua elemen pembangunan cukup menentukan. Saya percaya Bobby dan Surya, yang dapat disebut representasi pantai barat dan pantai timur Sumatera Utara, mampu mengelola komunikasi yang berkualitas," tukas Dosen Ilmu Komunikasi ini.
Selain langkah konkret mewujudkan visi misi pemerintahan yang disampaikan saat kampanye, adalah memastikan program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah pusat berjalan maksimal.
"Salah satunya mungkin dengan menyiapkan sharing (berbagi) anggaran dari APBD dan melibatkan industri yang ada di Sumut mendukung program tersebut," ucapnya.
