Faktor penyebab maraknya premanisme di Sumut meliputi kemiskinan, sistem hukum yang kurang efektif, dan budaya kekerasan yang masih mengakar di beberapa kelompok masyarakat.
Kemiskinan mendorong sebagian orang terlibat dalam kegiatan kriminal seperti pemerasan untuk mencari nafkah, sementara lemahnya penegakan hukum membuat pelaku merasa tidak jera.
Selain itu, aksi premanisme sering terjadi di tempat umum seperti pasar, terminal, dan area parkir, dengan modus seperti parkir liar atau intimidasi terhadap pedagang dan pengusaha.
Upaya penanganan tidak hanya dilakukan melalui penindakan hukum, tetapi juga pendekatan preventif dan preemtif, seperti patroli rutin, pembinaan masyarakat, serta sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan dampak premanisme.
Masyarakat juga didorong melaporkan aksi premanisme melalui hotline 110 atau aplikasi Dumas Presisi, yang memungkinkan respons cepat dari kepolisian.
Pemprov Sumut bersama Polda Sumut dan TNI, juga mendukung kebijakan seperti patroli dan penyekatan di titik rawan kriminal untuk mencegah aksi premanisme dan kejahatan jalanan lainnya.
Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan sumber daya kepolisian dan resistensi dari kelompok preman yang terorganisasi, bahkan ada yang mengatasnamakan ormas.
Solusi jangka panjang yang diusulkan mencakup pembangunan ekonomi inklusif, peningkatan pendidikan, dan penegakan hukum yang konsisten untuk mengatasi akar masalah sosial dan ekonomi yang mendorong premanisme.
Kontributor : M. Aribowo
