- Pemkab Aceh Barat menemukan ketidakakuratan data kemiskinan pada 321 desa di 10 kecamatan selama proses verifikasi bulan Mei 2026.
- Terdapat oknum ASN yang terdata sebagai warga miskin sehingga Bupati Tarmizi menginstruksikan audit acak serta pemberian sanksi tegas.
- Pemerintah daerah mempertimbangkan perpanjangan waktu pemutakhiran data di desa berpenduduk padat demi memastikan ketepatan penyaluran bantuan sosial bagi warga.
SuaraSumut.id - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menemukan berbagai persoalan dalam proses pembaruan data kemiskinan masyarakat di tingkat desa. Temuan tersebut mencuat setelah pemerintah daerah melakukan verifikasi data kesejahteraan warga di 321 desa yang tersebar di 10 kecamatan.
"Kami melihat antusiasme masyarakat cukup tinggi untuk memperbaiki data. Faktanya, banyak ditemukan data yang tidak sesuai seperti warga miskin yang masuk dalam kategori desil 8-9 (sejahrtera),” kata Bupati Aceh Barat, Tarmizi, melansir Antara, Selasa, 12 Mei 2026.
Pihaknya mendapat laporan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masuk dalam kategori desil 1 sampai desil 5 (kategori fakir miskin), yang seharusnya tidak boleh ada di sana.
Tarmizi pun memberikan peringatan keras kepada para ASN. Ia menyatakan akan melakukan pengecekan data secara acak (random check) untuk memastikan tidak ada aparatur negara yang mengambil hak masyarakat miskin.
"Saya instruksikan kepada ASN untuk jujur. Saya akan cek secara acak, dan jika ditemukan ada yang tidak mengindahkan arahan ini, maka akan saya tindak tegas sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.
Mengingat batas waktu awal yang ditetapkan hingga 15 Mei tinggal beberapa hari lagi, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mempertimbangkan untuk memberikan tambahan waktu, khususnya bagi gampong dengan jumlah penduduk padat.
"Untuk desa yang penduduknya ramai, di atas 6.000 jiwa, mungkin waktunya akan kita tambah. Kami ingin proses finalisasi di tingkat desa melalui Musyawarah Desa (Musdes) bisa berjalan cepat dan akurat. Jika data di tingkat bawah sudah beres, operator akan lebih mudah bekerja," katanya menambahkan.
Pemilihan sampel di wilayah perkotaan dilakukan karena kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga potensi kesalahan data lebih besar. Dalam tinjauannya, ia menemukan fakta bahwa banyak terjadi kesalahan penetapan status ekonomi masyarakat di lapangan.
Pemkab Aceh Barat berharap seluruh lapisan masyarakat, mulai dari Desil 1 hingga Desil 10, aktif melakukan pemutakhiran data agar program bantuan sosial. Sehingga kedepan benar-benar menyasar warga yang berhak secara fakta di lapangan.
