- Kepala BNPB Suharyanto menginstruksikan delapan langkah penanganan darurat gempa magnitudo 7,7 di Flores, NTT, pada Minggu 16 Agustus 2026.
- Pemerintah daerah terdampak diminta segera menetapkan status darurat agar penyaluran anggaran dan bantuan teknis dapat berjalan maksimal.
- BNPB mengerahkan alutsista lintas lembaga serta membentuk posko di berbagai titik untuk mempercepat distribusi logistik dan pencarian korban.
SuaraSumut.id - Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, menginstruksikan delapan langkah strategis untuk mempercepat penanganan darurat gempa bumi magnitudo 7,7 yang melanda kawasan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Instruksi itu disampaikan Suharyanto dalam rapat koordinasi bersama seluruh jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).
Langkah pertama yang diminta adalah pemerintah daerah di enam kabupaten terdampak parah, yaitu Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka) bersama Pemerintah Provinsi NTT segera menerbitkan penetapan status darurat.
Menurutnya, kepastian status hukum kedaruratan ini sangat vital agar BNPB, Kementerian PU, dan lembaga terkait memiliki payung hukum untuk menyalurkan dukungan anggaran serta bantuan teknis secara maksimal ke wilayah terdampak.
Baca Juga:1.725 Paket Sembako Disiapkan untuk Masyarakat Terdampak Bencana di NTT
“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal," kata Suharyanto.
Langkah kedua yakni percepatan pembentukan Pos Satuan Tugas (Posko) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi dengan mengoptimalkan peran unsur TNI-Polri sebagai komandan satgas.
"Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi," ujarnya.
Selanjutnya, BNPB membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere.
"Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dua titik ini harapannya bisa mengular semua langkah penanganan bencana," ucapnya.
Baca Juga:Viral Siswa Seberangi Sungai di Atas Tali, Pemerintah Aceh Desak BNPB Bangun Jembatan
Langkah keempat berkaitan dengan distribusi bantuan. BNPB mengordinasikan pembukaan Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Pos tersebut menjadi titik penerimaan dan penyaluran bantuan dari kementerian, lembaga, hingga masyarakat secara langsung menuju titik penerimaan di Flores melalui jalur udara.
"Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere," ungkapnya.
Langkah kelima terkait keselamatan warga. Basarnas diminta memimpin operasi pencarian dan pertolongan (search and rescue/SAR).
Tim gabungan yang terdiri atas unsur TNI, Polri, dan relawan diminta bergabung dalam operasi tersebut hingga dipastikan tidak ada lagi korban yang terjebak atau hilang.
“Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas," jelasnya.
