- Lima pimpinan parpol DPRD Tapteng bertemu pada 4 September 2026 untuk menyikapi pemerintahan Bupati Masinton Pasaribu.
- Mereka menilai pengelolaan APBD 2026 tidak profesional serta mengecam penanganan dan penyaluran bantuan bencana banjir yang sangat lambat.
- Akibat berbagai persoalan tersebut, lima parpol mewacanakan pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu serta melaporkannya ke aparat hukum.
SuaraSumut.id - Lima pimpinan partai politik (Parpol) di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah menyatakan sikap terkait kondisi Pemkab Tapteng di bawah kepemimpinan Masinton Pasaribu. Lima parpol tersebut, yakni Partai NasDem, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, dan PKB).
Pada Jumat (4/9/2026) mereka bertemu untuk membahas sejumlah persoalan yang dinilai terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan APBD Tapteng.
"Dengan ini kami lima parpol di tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah telah menyepakati, pertama menyesalkan pengelolaan anggaran yang tidak profesional dan terkesan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola anggaran APBD," kata H Azmi Arif Simatupang, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tapteng selaku juru bicara, dalam keterangan yang diterima, Sabtu (5/9/2026).
Disebutkan bahwa informasi yang diperoleh bahwa penyerapan anggaran APBD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tahun Anggaran 2026) sampai bulan Agustus 2026 hanya mencapai 30 persen.
"Tentu hal Ini sebuah insiden yang sangat memalukan dalam sejarah Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. Informasinya juga dalam hal ini bahwa TAPD dan OPD Kabupaten Tapanuli Tengah telah dipanggil dan diingatkan oleh Kemendagri," ujar mantan Anggota DPRD Tapteng ini.
Kedua, menyesalkan penanganan bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah yang sangat lambat serta amburadul.
"Begitu juga sangat menyesalkan amburadulnya tentang penyaluran segala bentuk bantuan bencana banjir sehingga sampai saat Ini banyaknya masyarakat yang mengeluh dan melakukan protes," ucapnya.
Ketiga, mendesak Pemkab Tapteng untuk menyahuti dan merealisasikan rekomendasi DPRD Tapteng perihal memberikan bantuan untuk korban bencana banjir dan penyaluran beasiswa yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Tapanuli Tengah.
"Dan perlu juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah bahwa dari semua partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, hanya PDI Perjuangan yang tidak menyetujui rekomendasi penyaluran bantuan bencana banjir tersebut," ungkapnya.
Keempat, kelima partai politik sangat siap untuk duduk bersama dan berdiskusi dengan Pemkab Tapteng dalam membedah APBD, baik yang sudah berlalu (TA 2025) maupun yang sedang berjalan (TA 2026) dengan menghadirkan Kemendagri, Kemenkeu RI, KPK, hingga para pengamat anggaran.
Lebih lanjut, kelima pimpinan partai politik tersebut menyampaikan akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu beserta OPD-nya ke aparat penegak hukum.
"Hal ini dikarenakan banyaknya dugaan penyelewengan anggaran yang ada. Bahkan mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pada tingkat pemakzulan terhadap Bupati Tapteng Masinton Pasaribu," katanya.
Adapun lima pimpinan atau perwakilan parpol yang menyatakan sikap adalah Ketua DPD Partai NasDem Tapteng, Rahmansyah Sibarani, Ketua DPD Partai Gerindra Tapteng, H. Hazmi Arif Simatupang, Heni Satika Simanjuntak mewakili Ketua DPD Partai Golkar yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Tapteng, Ketua DPC PKB Tapteng, Abdurrahman Sibuea dan Ketua DPD PAN Tapteng, Martanto Siregar.
