- Effendi Simbolon meminta pemerintah memprioritaskan beasiswa LPDP bagi siswa pintar dari keluarga kurang mampu pada Jumat, 23 Oktober 2026.
- Effendi meminta pemerintah menertibkan penyaluran KIP Kuliah agar terhindar dari dugaan politisasi dan transaksi elektoral oleh para politisi.
- Effendi mendorong agar program pendidikan gratis dari Presiden Prabowo juga memperhatikan mahasiswa di perguruan tinggi swasta berakreditasi unggul.
SuaraSumut.id - Pogram beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mendapat sorotan dari Ketua Umum Pengurus Yayasan Universitas HKBP Nommensen (UHN), Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon.
Dirinya meminta pemerintah memastikan beasiswa tersebut diprioritaskan bagi calon penerima yang memiliki kemampuan akademik, tetapi terkendala kondisi ekonomi.
"Kalau anaknya pintar, tetapi orang tuanya mampu, biarlah disekolahkan sendiri. Berikan kesempatan kepada mereka yang orang tuanya tidak memiliki kemampuan,” kata Effendi di sela-sela Wisuda Ahli Madya, Sarjana, Profesi, dan Magister UHN Periode II Tahun 2026, Jumat (23/10/2026).
Effendi Simbolon juga menyoroti dugaan politisasi penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Ia meminta pemerintah memberikan kesempatan yang sama bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) untuk memperoleh bantuan pendidikan.
Effendi menilai, program yang digagas pemerintah sejak era Presiden Jokowi dan dilanjutkan Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan program mulia yang seharusnya dijalankan berdasarkan kebutuhan dan kelayakan penerima, bukan kepentingan politik.
Menurutnya, penyaluran KIP Kuliah tidak boleh dijadikan alat transaksi elektoral oleh politisi untuk mengakomodasi konstituen di daerah pemilihan masing-masing.
"Program ini sangat baik dan sangat mulia. Namun, kenyataannya, program ini diperdagangkan sebagai barter atau transaksi elektoral oleh para politisi yang memiliki konstituen di daerah-daerah," ujarnya.
Ia meminta pemerintah menertibkan mekanisme penyaluran KIP Kuliah agar bantuan tersebut benar-benar diterima mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan membutuhkan dukungan biaya pendidikan.
Effendi juga mengingatkan agar alokasi bantuan bagi jutaan penerima tidak dikuasai pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik. Ia menilai, penyaluran yang tidak transparan berpotensi menimbulkan penyimpangan sehingga perlu diawasi secara ketat.
Minta Mahasiswa PTS Mendapat Kesempatan yang Sama
Effendi juga mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto memperluas akses pendidikan tinggi melalui program pendidikan gratis. Namun, ia meminta kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada perguruan tinggi negeri, tetapi juga memperhatikan mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta.
Menurut dia, mahasiswa PTS merupakan warga negara yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh dukungan pendidikan dari pemerintah. Karena itu, bantuan seharusnya diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria tanpa membedakan status perguruan tinggi tempat mereka belajar.
Perguruan tinggi swasta juga memiliki kontribusi besar dalam menyediakan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Berbeda dengan PTN yang memperoleh dukungan anggaran negara, PTS harus mengandalkan pembiayaan mandiri untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional dan investasi.
“Jangan hanya perguruan tingginya yang digratiskan, tetapi mahasiswanya juga harus ditopang dengan beasiswa. Jangan hanya mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Bagaimana dengan yang di swasta?” ucapnya.
Effendi secara khusus mendorong agar mahasiswa PTS yang berprestasi dan berasal dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan yang sama, terutama jika mereka menempuh pendidikan di perguruan tinggi berakreditasi unggul.
