SuaraSumut.id - Lima daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara tergolong memiliki risiko tinggi penyebaran Covid-19 selama Pilkada 2020. Untuk menurunkan risiko itu, Pemprov Sumut akan perketat protokol kesehatan.
Lima daerah tersebut adalah Kabupaten Mandailing Natal, Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Medan dan Kota Sibolga.Selebihnya masuk ke dalam kategori risiko sedang, serta dua daerah tidak terdampak dan tidak memiliki kasus.
Hal ini terungkap saat rapat koordinasi khusus (Rakorsus) tingkat menteri secara virtual bersama Menkopolhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan dan Kapala BNPB Doni Manardo, Rabu (9/9/2020).
Asistem Umum dan Aset Mhd Fitriyus yang mengikuti Rakorsus menyebutkan, Gugus Tugas bersama KPU, Bawaslu, TNI dan Polri akan semakin menguatkan kedisiplinan protokol kesehatan selama masa Pilkada.
"Seperti yang dikatakan Pak Mahfud MD butuh peraturan yang lebih ketat, sanksi yang lebih kuat kepada balon dan juga timnya bila melanggar protokol kesehatan. Tentunya ini akan kita sama-sama bahas seperti apa detailnya," kata Fitriyus.
Kepala BNPB Doni Manardo mengatakan, salah satu faktor dari lima daerah itu masuk dalam risiko tinggi adalah perkembangan kasus konfirmasi dan kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan.
"Di Sumut ada lima daerah yang berisiko tinggi penyebaran Covid-19 saat Pilkada berlangsung dilihat dari indikator kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dan perkembangan kasus. Pemerintah Provinsi Sumut perlu mewaspadai ini dan agar tidak terjadi klaster baru saat Pilkada," kata Doni.
Berdasarkan laporan Ketua KPU Arief Budiman, total ada 47 bakal calon dari 270 daerah di Indonesia yang akan menyelenggarakan Pilkada di Indonesia terkonfirmasi positif Covid-19.
Sebanyak 6 orang diantaranya balon bupati/walikota di Sumut. Tingginya peningkatan kasus konfirmasi positif bisa berdampak pada partisipasi masyarakat di Pilkada ini.
Baca Juga: Patriark Filaret : Covid-19 Hukuman dari Tuhan untuk Penyuka Sesama Jenis
"Tidak sedikit balon yang terkonfirmasi positif, bahkan ada yang meninggal seperti di Kabupaten Karo. Kita perlu mengambil langkah sistematis agar partisipasi pemilih tidak menurun pada Pilkada kali ini. Kita tentu tidak ingin Pilkada malah membentuk kasus atau korban baru, tetapi kita ingin Pilkada ini menjadi kesempatan untuk menyosialisasikan kepada masyarakat luas pentingnya protokol kesehatan," terang Arif.
Kepala Biro Otda Pemprov Sumut Basarin Tanjung mengaku, akan dibentuk tim pengamanan untuk jadwal-jadwal yang rawan, seperti penetapan pasangan calon, perhitungan suara, kampanye, pemungutan dan pengumuman.
"Ada timnya untuk mengamankan hari-hari tertentu yang dianggap rawan. Polanya nanti bersama Polda, TNI, Pemprov Sumut akan merumuskannya bersama. Yang pasti kita berupaya sekuat tenaga karena Pilkada di Sumut relatif terkendali," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- 7 Sepeda Terbaik untuk Pemula Mulai Rp1 Jutaan: dari Hybrid, Lipat hingga City Bike
- Lipstik Wardah yang Bagus Apa? Ini 4 Pilihan Paling Tahan Lama untuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
-
Sudaryono, Mantan Ajudan Prabowo Akan Gantikan Nanik Jadi Kepala BGN
-
Nanik Mundur dari Kepala BGN, Ini Alasannya
-
Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN, Prabowo Minta Tetap Awasi MBG
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
Terkini
-
Gempa Guncang Gayo Lues Aceh
-
Prabowo Berencana Bentuk Dewan Pengawas BGN, Nanik Diminta Jadi Ketua
-
Eksekusi Cambuk di Simeulue, Dua Terhukum Jalani Hukuman di Depan Umum
-
JPMorgan Naikkan Rating BBRI ke Overweight, Target Harga Tembus Rp3.400
-
Korban Ketiga Ledakan Rumah Mewah di Medan Ditemukan, Total 3 Tewas