GNPF Minta Polisi Buktikan Tudingan Demo Tolak UU Ciptaker Ditunggangi

SuaraSumut.id - Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama Sumut meminta polisi membuktikan narasi 'ditunggangi' oleh kelompok tertentu dalam aksi demo menolak UU Cipta Kerja.

"Soal tuduhan KAMI menunggangi aksi menolak Omnibus Law, saya pikir polisi harus membuktikan seperti apa mereka menungganginya. Apakah karena ada KAMI di sana (dalam aksi), sehingga ricuh aksinya," kata Wakil Ketua GNPF Ulama Sumut, Tumpal Panggabean, Rabu (14/10/2020).

GNPF meminta polisi bisa bekerja secara profesional dalam menjalankan tugasnya.

"Sepanjang polisi dalam rangka menegakkan keadilan dan tugasnya dengan baik, tentu tidak ada yang dirugikan. Sebaliknya jika ada yang dirugikan, tentu masyarakat akan melihat bagaimana penegak hukum itu menegakkan hukum," ujarnya.

Baca Juga: KPU Medan Batasi Dana Kampanye Pilkada Jadi Rp 36,2 Miliar

Diberitakan, Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin mengatakan, demo menolak UU Cipta Kerja berujung bentrok di Sumut ditunggangi.

Hal itu disampaikan Martuani Sormin usai menggelar pertemuan dengan perwakilan buruh di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara, Senin (12/10/2020).

"Kami sudah mengidentifikasi orang-orang yang menunggangi isu-isu ini untuk ditingkatkan dan sudah tangkap," kata Kapolda Martuani.

Martuani menegaskan, akan membuktikan adanya keterlibatan orang yang menunggangi aksi penolakan UU Cipta Kerja itu.

"Mohon waktu rekan-rekan, kami akan buktikan orang-orang itu," ungkapnya.

Ditanya soal dugaan keterlibatan KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) dalam unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, Martuani hanya menjawab singkat.

Baca Juga: Fakta Mobil Ambulans Ditembaki Polisi, 4 Relawan Medis Terluka

"Ini sudah kita buktikan dan kelompok ini memang ada. Untuk keterangan berikutnya mohon waktu," jelasnya.