Sumut Kembali Perpanjang PPKM Mikro, Berlaku 23 Maret hingga 5 April

SuaraSumut.id - Pemprov Sumut kembali memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. Perpanjangan itu dimulai pada 23 Maret hingga 5 April 2021.

"Perpanjangan PPKM mikro di enam kabupaten/kota yang menjadi sasaran untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 secara lebih ketat," kata Kepala Dinas Kominfo Sumut Irman Oemar, dilansir Antara, Jumat (26/3/2021).

Enam daerah yang ditetapkan menjalankan PPKM mikro adalah Kota Medan, Binjai, Pematangsiantar, Kabupaten Deli Serdang, Simalungun dan Langkat.

Perpanjangan tersebut tertuang pada Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/9 /INST/2021. Pada instruksi itu dijelaskan ada empat pembagian zonasi sesuai dengan kriterianya.

Baca Juga: Pemkab Bekasi Gelar Pilkades Serentak 4 April 2021

Zona hijau dengan kriteria tanpa kasus di satu Rukun Tetangga (RT), zona kuning dengan satu hingga lima kasus di satu RT selama tujuh hari terakhir.

Zona oranye dengan enam sampai 10 kasus selama tujuh hari terakhir di satu RT dan terakhir zona merah dengan lebih 10 kasus di tujuh hari terakhir.

Keempat zona tersebut memiliki skenario pengendalian yang berbeda-beda, khusus untuk zona merah dan oranye penanganan dilakukan secara ketat di tingkat RT.

Satgas Penanganan Covid-19 setempat diminta untuk menutup tempat ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial.

Bahkan zona merah diminta untuk melarang kerumunan lebih dari tiga orang, membatasi keluar masuk RT hingga pukul 20:00 WIB dan meniadakan kegiatan sosial yang menimbulkan kerumunan.

Baca Juga: Alami Hal Tragis, Remaja Ini Kapok Tidur Sambil Charge HP Semalaman

"Menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021, Pemprov Sumut kembali memperpanjang PPKM Mikro," ungkapnya.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, juga menginstruksikan untuk kembali mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 hingga tingkat desa/kelurahan, RT dan RW, untuk mengendalikan penyebaran virus corona itu secara lebih ketat.

PPKM mikro juga dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten/Kota seperti pembatasan tempat kerja dimana porsi bekerja di rumah dan di kantor masing-masing 50 persen, kegiatan belajar mengajar daring, dan pembatasan jam operasional usaha.