SuaraSumut.id - DPD Partai Demokrat Sumatera Utara pun menyampaikan rasa syukur atas ditolaknya hasil KLB Deli Serdang.
"Pertama ini adalah wujud syukur kami doa dari masyarakat Sumatera Utara didengar oleh Tuhan, KLB Moeldoko ditolak pemerintah," kata Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Herri Zulkarnain, Rabu (31/3/2021).
Herri mengatakan, pemerintah telah berlaku adil bagi partai politik dengan tidak disahkannya hasil KLB Demokrat itu.
"Ini membuktikan Pemerintah telah menegakkan kebenaran keadilan, inilah yang menjamin (keberadaan) partai politik yang ada di Indonesia," ujar Herri.
Baca Juga: Warga Sumenep Ditemukan Tergeletak di Tegalan, Perut dan Paha Luka Parah
Dengan ditolaknya hasil KLB Deli Serdang, Heri mengaku, Partai Demokrat Sumut akan semakin dekat dengan masyarakat.
"Ini kami semakin mendekat dengan masyarakat dan juga memberikan yang terbaik kepada masyarakat, untuk mewujudkan koalisi dengan masyarakat," imbuhnya.
Tidak Boleh Euforia
Herri menyampaikan pasca kabar membahagiakan ini, pihaknya tidak boleh bergembira berlebihan.
"Sesuai dengan perintah Ketua Umum AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), kami tidak boleh euforia kami mungkin akan bersedekah-lah ke orang yang kurang beruntung dan sedekah ke rumah ibadah. Bagaimana pun ini adalah doa masyarakat Sumatera Utara," jelasnya.
Baca Juga: Breaking News: Dugaan Baku Tembak di Mabes Polri, Seseorang Tergeletak
Herri menuturkan, sejak awal Partai Demokrat tetap berpikir positif kepada pemerintah.
"Kami juga berpikir positif bahwa pemerintah menolak KLB. Kami tidak boleh menyakiti, yang lainnya (kader yang membelot) mungkin silap, bila mau bergabung lagi ya tetap (dipersilahkan)," tukasnya.
Pemerintah menolak hasil KLB Deli Serdang dengan Ketua Umum Moeldoko. Pasalnya, masih ada syarat-syarat yang masih belum dipenuhi oleh Partai Demokrat versi KLB.
Demikian dikatakan Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers daring, Rabu (31/3/2021).
"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan KLB Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak " ujar Yasonna.
Terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain belum ada DPD DPC, serta tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC.
Diketahui, polemik yang melanda Partai Demokrat ini bermula ketika digelarnya KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Jumat (5/3/2021) kemarin.
KLB di Deli Serdang menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum ini menuai kecaman keras dari Demokrat Sumut karena mencatut simbol Demokrat, dan dianggap abal-abal serta ilegal.
Kontributor : M. Aribowo
Berita Terkait
-
Teken Dealership Agreement Eksklusif, MAB Jadi Distributor Resmi Truk Yutong di Indonesia
-
Viral Ayah di Padangsidimpuan Minta Bantuan Prabowo, Anaknya Jadi Tersangka Gegara Terima Video Asusila
-
Biografi Candra Kusuma, Anggota DPRD Bogor yang Viral Gara-gara Skandal Dibocorkan Anak
-
Kritik Naturalisasi Timnas Indonesia, Anggota DPR Anita Jacoba Ditindak Partai Demokrat
-
Moeldoko Pernah Banting 'Jam Tangan Mewah', Pejabat Kejagung Diharap Berlaku Sama
Terpopuler
- Vanessa Nabila Bantah Jadi Simpanan Cagub Ahmad Luthfi, tapi Dipinjami Mobil Mewah, Warganet: Sebodoh Itu Kah Rakyat?
- Reaksi Tajam Lex Wu usai Ivan Sugianto Nangis Minta Maaf Gegara Paksa Siswa SMA Menggonggong
- Kini Rekening Ivan Sugianto Diblokir PPATK, Sahroni: Selain Kelakuan Buruk, Dia juga Cari Uang Diduga Ilegal
- TikToker Intan Srinita Minta Maaf Usai Sebut Roy Suryo Pemilik Fufufafa, Netizen: Tetap Proses Hukum!
- Adu Pendidikan Zeda Salim dan Irish Bella, Siap Gantikan Irish Jadi Istri Ammar Zoni?
Pilihan
-
Kekerasan di Pos Hauling Paser, JATAM Desak Pencabutan Izin PT MCM
-
Jelajah Gizi 2024: Telusur Pangan Lokal Hingga Ikan Lemuru Banyuwangi Setara Salmon Cegah Anemia dan Stunting
-
Pembunuhan Tokoh Adat di Paser: LBH Samarinda Sebut Pelanggaran HAM Serius
-
Kenapa Erick Thohir Tunjuk Bos Lion Air jadi Dirut Garuda Indonesia?
-
Sah! BYD Kini Jadi Mobil Listrik Paling Laku di Indonesia, Kalahkan Wuling
Terkini
-
Waspada! Gelombang Tinggi Samudera Hindia Barat Nias Berpotensi 2,5 Meter, Perairan Aceh Juga Terancam
-
Penasehat Hukum Edy Rahmayadi Peringatkan Tim Bobby-Surya Jangan Asal Ngomong soal Situs Benteng Putri Hijau
-
Korban Pelanggaran HAM Aceh Tolak Pembubaran KKR: Jaga Keadilan dan Perdamaian!
-
Pj Gubernur Sumut Ajak Masyarakat Kawal Pilkada 2024: Laporkan ASN yang Tak Netral!
-
Kasus Judi Online Naik di Sumut Naik 300 Persen, Ahmad Sahroni Minta Kapolda Fokus Pemberantasan: Kasihan yang Main!