Terima Suap, 14 Eks Anggota DPRD Sumut Divonis 4 hingga 5 Tahun Penjara

SuaraSumut.id - Sebanyak 14 mantan anggota DPRD Sumut dijatuhi hukuman bervariasi mulai dari 4 tahun hingga 5 tahun penjara.

Mereka divonis bersalah dalam kasus suap dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Para terdakwa juga diberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama tiga tahun.

"Menyatakan terdakwa telah terbukti secara menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut umum," kata majelis hakim yang diketuai Immanuel Tarigan, dalam amar putusannya di PN Medan, Senin (12/4/2021).

Hal yang memberatkan yakni para terdakwa menyalahgunakan wewenang dalam melakukan kejahatan. Motif para terdakwa untuk memperoleh kekayaan untuk diri sendiri dengan memanfaatkan wewenang dan jabatannya.

Baca Juga: Chile Bela Penggunaan Vaksin Sinovac

Sedangkan untuk dua terdakwa yakni Syamsul Hilal dan Ramli, hal yang memberatkan lantaran tidak mengakui perbuatannya.

"Hal yang meringankan para terdakwa bersikap sopan dan baik saat persidangan," ujarnya.

Berikut vonis masing-masing terdakwa mantan anggota dewan yang dijatuhi hukuman:

Megalia dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Dia dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp 540,5 juta.

Ida Budiningsih dihukum 4,5 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Uang pengganti Rp 437 juta.

Baca Juga: Raffi Ahmad Heran Nagita Slavina Mendadak Jadi Manja Banget

Syamsul Hilal dan Ramli masing-masing dihukum 5 tahun penjara denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Syamsul Hilal dibebani membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 477 juta sedangkan Ramli Rp 497,5 juta.

Mulyani diganjar 4,5 tahun penjara dengan denda 300 juta subsider 2 bulan kurungan Uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 432 juta.

Nur Hasanah dihukum 4 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Dia diwajibkan membayar UP sebesar Rp 462 juta.

Jamaluddin Hasibuan dihukum 4 tahun penjara denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan, dia tidak dibebani membayar UP. Ahmad Hosen Hutagalung dihukum 4 tahun denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan dengan UP Rp652 juta.

Robert Nainggolan, Japorman Saragih dan Layari Sinukaban dihukum masing-masing 4 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Untuk Robert Nainggolan dibebani uang pengganti sebesar Rp100 juta.

Sudirman Halawa dan Irwansyah Damanik diganjar 4,5 tahun penjara dengan denda masing-masing Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Untuk Sudirman dibebani UP sebesr Rp 417 juta sedangkan Irwansyah sebesar Rp 602 juta. Rahmat Pardamean dihukum 4 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan.

Sebelumnya, jaksa KPK menuntut 14 terdakwa melakukan dugaan tindak pidana korupsi menerima suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dalam beberapa kepentingan dengan jumlah suap ratusan juta rupiah.

Pertama, dalam persetujuan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun Anggaran 2012 sampai 2014 oleh DPRD Sumut. Kedua, persetujuan atas perubahan APBD Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Sumut.

Ketiga, pengesahan APBD Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015, serta keempat, suap penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut pada tahun 2015.

Ronald menjelaskan, sejumlah terdakwa mantan anggota DPRD Sumut tersebut sudah ada yang mengembalikan kerugian negara atas perbuatannya. Terdakwa yang mengembalikan kerugian negara tersebut bervariasi mulai dari 300-400 juta.

"Karena pada intinya KPK melakukan penuntutan terhadap anggota DPRD Sumut agar ada pengembalian kerugian negara. Tentunya bagi yang kooperatif dan berinisiatif (mengembalikan), jaksa akan mencatat itu sebagai hal yang meringankan," bebernya.

Atas perbuatannya, para terdakwa dipersangkakan melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

"Pasal semua sama ya, dakwaannya alternatif yakni Pasal 12 huruf a, Pasal 18 UU Tipikor, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan atau dakwaan kedua Pasal 12 huruf b, dan atau dakwaan ketiga Pasal 11," pungkasnya.

Kontributor : Muhlis