SuaraSumut.id - Warga mendatangi Kantor Lurah Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kamis (27/5/2021). Kedatangan mereka protes dan menolak pembangunan SPBU Shell yang rencananya dibangun pada Bulan Juni mendatang.
Saat warga datang, Lurah Pandau Hulu II tidak ada di tempat. Warga pun menyampaikan aspirasinya kepada perwakilan Kelurahan yang ada di tempat.
Salah seorang warga bernama Paul Alianto mengaku, penolakan pembangunan SPBU Shell telah disampaikan sejak awal rencana pembangunan SPBU.
"Dari awal pembangunan kami sudah menolak, tapi justru pihak kelurahan tidak menggubris penolakan kami," katanya, dilansir dari digtara.com--jaringan suara.com.
Paul mengaku, pada Maret 2021 telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Medan. Tak hanya itu, saat di lapangan Ketua DPRD Medan Hasyim sudah menginstruksikan camat untuk mengawasi tidak boleh dilakukan pembangunan jika tanpa seizin warga.
"Sudah ada instruksi langsung dari hasil rapat tersebut untuk mencabut izin SPBU Shell. Tapi hal itu tidak terlaksana sampai sekarang," katanya.
Ia mengaku, pihak kelurahan diduga telah melakukan manipulasi data dalam membantu izin pembangunan SPBU Shell keluar.
Manipulasi yang dilakukan berupa pembuatan dokumen persetujuan warga yang pada kenyataannya tidak tinggal di sekitar lokasi pembangunan SPBU.
"Dalam pengajuan pembuatan IMB itu ada manipulasi. Ada persetujuan yang ditandatangani warga, tapi itu bukan warga yang tinggal di situ," katanya.
Baca Juga: Juara Liga Europa, Raul Albiol: Villarreal Bakal Party Besar-besaran!
Warga lainnya bernama Jones mengaku, telah mengirimkan surat keberatan kepada Wali Kota Medan, Bobby Nasution.
"Kami bahkan sudah mengirimkan surat ke Wali Kota. Kami mohon ini jadi atensi oleh bapak Wali Kota Medan. Bahwa kami yang benar-benar warga di sini sangat menolak pembangunan SPBU tersebut," jelasnya.
Ia meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk menindak tegas bawahannya yang tidak memperhatikan kepentingan warga setempat.
"Kami berharap di masa Wali Kota yang sekarang ini mohon ditindak tegas saja oknum-oknum pemerintahannya yang tidak berlaku sebagaimana perannya di masyarakat. Karena kami warga sana yang langsung merasakan dampaknya," tukasnya.
Berita Terkait
-
Tolak Pinangan Anak Anggota DPRD Bekasi, Ayah Korban Pemerkosaan: Akhlak Dia Dimana?
-
Ayah Korban Pemerkosaan di Bekasi Tolak Pinangan Tersangka: Anak Saya Sudah 'Dirusak'
-
Tolak Anaknya Dinikahi dengan Tersangka Pemerkosaan, Ayah Korban: Begitu Biadabnya Dia
-
Warga Tolak Pembangunan Mal Living Plaza, Ini Kata Wali Kota Eva Dwiana
-
Tolak Pembangunan Kantor Terpadu, Koalisi Masyarakat Surati Wali Kota
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Prabowo Transfer Bantuan Rp 72 Miliar untuk Sapi Meugang Bagi Korban Bencana Aceh
-
Ada Anggota Polri Aktif, Kejari Labusel Tak Tahan 7 Tersangka Korupsi Bansos, Ini Alasannya
-
12 Ruas Jalan di Medan Bebas Kabel Udara Tahun Ini
-
Eks Kadis Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Ajukan PK Kasus Korupsi APD COVID-19, MA Jadi Penentu Akhir
-
42.840 Kursi Kereta Api Disediakan Selama Libur Imlek 2026 di Sumatera Utara