SuaraSumut.id - Warga mendatangi Kantor Lurah Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kamis (27/5/2021). Kedatangan mereka protes dan menolak pembangunan SPBU Shell yang rencananya dibangun pada Bulan Juni mendatang.
Saat warga datang, Lurah Pandau Hulu II tidak ada di tempat. Warga pun menyampaikan aspirasinya kepada perwakilan Kelurahan yang ada di tempat.
Salah seorang warga bernama Paul Alianto mengaku, penolakan pembangunan SPBU Shell telah disampaikan sejak awal rencana pembangunan SPBU.
"Dari awal pembangunan kami sudah menolak, tapi justru pihak kelurahan tidak menggubris penolakan kami," katanya, dilansir dari digtara.com--jaringan suara.com.
Paul mengaku, pada Maret 2021 telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Medan. Tak hanya itu, saat di lapangan Ketua DPRD Medan Hasyim sudah menginstruksikan camat untuk mengawasi tidak boleh dilakukan pembangunan jika tanpa seizin warga.
"Sudah ada instruksi langsung dari hasil rapat tersebut untuk mencabut izin SPBU Shell. Tapi hal itu tidak terlaksana sampai sekarang," katanya.
Ia mengaku, pihak kelurahan diduga telah melakukan manipulasi data dalam membantu izin pembangunan SPBU Shell keluar.
Manipulasi yang dilakukan berupa pembuatan dokumen persetujuan warga yang pada kenyataannya tidak tinggal di sekitar lokasi pembangunan SPBU.
"Dalam pengajuan pembuatan IMB itu ada manipulasi. Ada persetujuan yang ditandatangani warga, tapi itu bukan warga yang tinggal di situ," katanya.
Baca Juga: Juara Liga Europa, Raul Albiol: Villarreal Bakal Party Besar-besaran!
Warga lainnya bernama Jones mengaku, telah mengirimkan surat keberatan kepada Wali Kota Medan, Bobby Nasution.
"Kami bahkan sudah mengirimkan surat ke Wali Kota. Kami mohon ini jadi atensi oleh bapak Wali Kota Medan. Bahwa kami yang benar-benar warga di sini sangat menolak pembangunan SPBU tersebut," jelasnya.
Ia meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk menindak tegas bawahannya yang tidak memperhatikan kepentingan warga setempat.
"Kami berharap di masa Wali Kota yang sekarang ini mohon ditindak tegas saja oknum-oknum pemerintahannya yang tidak berlaku sebagaimana perannya di masyarakat. Karena kami warga sana yang langsung merasakan dampaknya," tukasnya.
Berita Terkait
-
Tolak Pinangan Anak Anggota DPRD Bekasi, Ayah Korban Pemerkosaan: Akhlak Dia Dimana?
-
Ayah Korban Pemerkosaan di Bekasi Tolak Pinangan Tersangka: Anak Saya Sudah 'Dirusak'
-
Tolak Anaknya Dinikahi dengan Tersangka Pemerkosaan, Ayah Korban: Begitu Biadabnya Dia
-
Warga Tolak Pembangunan Mal Living Plaza, Ini Kata Wali Kota Eva Dwiana
-
Tolak Pembangunan Kantor Terpadu, Koalisi Masyarakat Surati Wali Kota
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas dengan Sunroof Mulai 30 Jutaan, Kabin Luas Nyaman buat Keluarga
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 5 Mobil Bekas 3 Baris 50 Jutaan dengan Suspensi Empuk, Nyaman Bawa Keluarga
- 5 Motor Jadul Bermesin Awet, Harga Murah Mulai 1 Jutaan: Super Irit Bensin, Idola Penggemar Retro
Pilihan
-
Harga Pangan Nasional Kompak Turun Usai Natal, Cabai hingga Bawang Merah Merosot Tajam
-
7 Langkah Investasi Reksa Dana untuk Kelola Gaji UMR agar Tetap Bertumbuh
-
Bencana Sumatera 2025 Tekan Ekonomi Nasional, Biaya Pemulihan Melonjak Puluhan Triliun Rupiah
-
John Herdman Dikontrak PSSI 4 Tahun
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
Terkini
-
Dukung Pemulihan Ekonomi, Bank Mandiri Ringankan Kredit Nasabah Korban Bencana Sumatera
-
Status Tanggap Darurat Banjir dan Longsor Sumut Diperpanjang untuk Kedua Kalinya
-
Wajib Tahu! Ini 10 Makanan Alami Penurun Darah Tinggi
-
Jangan Abaikan Ban Motor, Ini Alasan Wajib Ganti Ban Sebelum Liburan Jauh
-
Motor Kehabisan Oli? Ini Estimasi Biaya Perbaikannya