SuaraSumut.id - Warga mendatangi Kantor Lurah Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kamis (27/5/2021). Kedatangan mereka protes dan menolak pembangunan SPBU Shell yang rencananya dibangun pada Bulan Juni mendatang.
Saat warga datang, Lurah Pandau Hulu II tidak ada di tempat. Warga pun menyampaikan aspirasinya kepada perwakilan Kelurahan yang ada di tempat.
Salah seorang warga bernama Paul Alianto mengaku, penolakan pembangunan SPBU Shell telah disampaikan sejak awal rencana pembangunan SPBU.
"Dari awal pembangunan kami sudah menolak, tapi justru pihak kelurahan tidak menggubris penolakan kami," katanya, dilansir dari digtara.com--jaringan suara.com.
Paul mengaku, pada Maret 2021 telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Medan. Tak hanya itu, saat di lapangan Ketua DPRD Medan Hasyim sudah menginstruksikan camat untuk mengawasi tidak boleh dilakukan pembangunan jika tanpa seizin warga.
"Sudah ada instruksi langsung dari hasil rapat tersebut untuk mencabut izin SPBU Shell. Tapi hal itu tidak terlaksana sampai sekarang," katanya.
Ia mengaku, pihak kelurahan diduga telah melakukan manipulasi data dalam membantu izin pembangunan SPBU Shell keluar.
Manipulasi yang dilakukan berupa pembuatan dokumen persetujuan warga yang pada kenyataannya tidak tinggal di sekitar lokasi pembangunan SPBU.
"Dalam pengajuan pembuatan IMB itu ada manipulasi. Ada persetujuan yang ditandatangani warga, tapi itu bukan warga yang tinggal di situ," katanya.
Baca Juga: Juara Liga Europa, Raul Albiol: Villarreal Bakal Party Besar-besaran!
Warga lainnya bernama Jones mengaku, telah mengirimkan surat keberatan kepada Wali Kota Medan, Bobby Nasution.
"Kami bahkan sudah mengirimkan surat ke Wali Kota. Kami mohon ini jadi atensi oleh bapak Wali Kota Medan. Bahwa kami yang benar-benar warga di sini sangat menolak pembangunan SPBU tersebut," jelasnya.
Ia meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk menindak tegas bawahannya yang tidak memperhatikan kepentingan warga setempat.
"Kami berharap di masa Wali Kota yang sekarang ini mohon ditindak tegas saja oknum-oknum pemerintahannya yang tidak berlaku sebagaimana perannya di masyarakat. Karena kami warga sana yang langsung merasakan dampaknya," tukasnya.
Berita Terkait
-
Tolak Pinangan Anak Anggota DPRD Bekasi, Ayah Korban Pemerkosaan: Akhlak Dia Dimana?
-
Ayah Korban Pemerkosaan di Bekasi Tolak Pinangan Tersangka: Anak Saya Sudah 'Dirusak'
-
Tolak Anaknya Dinikahi dengan Tersangka Pemerkosaan, Ayah Korban: Begitu Biadabnya Dia
-
Warga Tolak Pembangunan Mal Living Plaza, Ini Kata Wali Kota Eva Dwiana
-
Tolak Pembangunan Kantor Terpadu, Koalisi Masyarakat Surati Wali Kota
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Pertamina Bersihkan Puskesmas Rantau di Aceh untuk Pulihkan Layanan Kesehatan Masyarakat
-
Lokasi SIM Keliling Medan Pekan Ini, Lengkap dengan Syarat dan Jam Operasionalnya
-
Kerugian Banjir di Aceh Timur Capai Rp 5,39 Triliun, Ribuan Rumah Rusak
-
1.955 Kantong Darah Didistribusikan ke Wilayah Bencana di Aceh
-
ARTKARO 2025, dari Kegelisahan Lokal Menuju Ekosistem Seni Rupa Nasional