SuaraSumut.id - Warga mendatangi Kantor Lurah Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kamis (27/5/2021). Kedatangan mereka protes dan menolak pembangunan SPBU Shell yang rencananya dibangun pada Bulan Juni mendatang.
Saat warga datang, Lurah Pandau Hulu II tidak ada di tempat. Warga pun menyampaikan aspirasinya kepada perwakilan Kelurahan yang ada di tempat.
Salah seorang warga bernama Paul Alianto mengaku, penolakan pembangunan SPBU Shell telah disampaikan sejak awal rencana pembangunan SPBU.
"Dari awal pembangunan kami sudah menolak, tapi justru pihak kelurahan tidak menggubris penolakan kami," katanya, dilansir dari digtara.com--jaringan suara.com.
Paul mengaku, pada Maret 2021 telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Medan. Tak hanya itu, saat di lapangan Ketua DPRD Medan Hasyim sudah menginstruksikan camat untuk mengawasi tidak boleh dilakukan pembangunan jika tanpa seizin warga.
"Sudah ada instruksi langsung dari hasil rapat tersebut untuk mencabut izin SPBU Shell. Tapi hal itu tidak terlaksana sampai sekarang," katanya.
Ia mengaku, pihak kelurahan diduga telah melakukan manipulasi data dalam membantu izin pembangunan SPBU Shell keluar.
Manipulasi yang dilakukan berupa pembuatan dokumen persetujuan warga yang pada kenyataannya tidak tinggal di sekitar lokasi pembangunan SPBU.
"Dalam pengajuan pembuatan IMB itu ada manipulasi. Ada persetujuan yang ditandatangani warga, tapi itu bukan warga yang tinggal di situ," katanya.
Baca Juga: Juara Liga Europa, Raul Albiol: Villarreal Bakal Party Besar-besaran!
Warga lainnya bernama Jones mengaku, telah mengirimkan surat keberatan kepada Wali Kota Medan, Bobby Nasution.
"Kami bahkan sudah mengirimkan surat ke Wali Kota. Kami mohon ini jadi atensi oleh bapak Wali Kota Medan. Bahwa kami yang benar-benar warga di sini sangat menolak pembangunan SPBU tersebut," jelasnya.
Ia meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk menindak tegas bawahannya yang tidak memperhatikan kepentingan warga setempat.
"Kami berharap di masa Wali Kota yang sekarang ini mohon ditindak tegas saja oknum-oknum pemerintahannya yang tidak berlaku sebagaimana perannya di masyarakat. Karena kami warga sana yang langsung merasakan dampaknya," tukasnya.
Berita Terkait
-
Tolak Pinangan Anak Anggota DPRD Bekasi, Ayah Korban Pemerkosaan: Akhlak Dia Dimana?
-
Ayah Korban Pemerkosaan di Bekasi Tolak Pinangan Tersangka: Anak Saya Sudah 'Dirusak'
-
Tolak Anaknya Dinikahi dengan Tersangka Pemerkosaan, Ayah Korban: Begitu Biadabnya Dia
-
Warga Tolak Pembangunan Mal Living Plaza, Ini Kata Wali Kota Eva Dwiana
-
Tolak Pembangunan Kantor Terpadu, Koalisi Masyarakat Surati Wali Kota
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- Jordi Cruyff Sudah Tinggalkan Indonesia, Tinggal Tandatangan Kontrak dengan Ajax
- 5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung di Tahun 2026, Ada Naga dan Anjing!
- 5 Sabun Cuci Muka Wardah untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Sehat dan Awet Muda
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
-
Seberapa Kaya Haji Halim? Crazy Rich dengan Kerajaan Kekayaan tapi Didakwa Rp127 Miliar
Terkini
-
Gerindra Sumut-Yayasan Hati Emas Indonesia Kirim 10 Ton Bantuan Sembako ke Tapteng
-
Kades di Taput Tersangka Korupsi Dana Desa Ditahan
-
5 Sepatu Lari Wanita Paling Nyaman dan Modis, Cocok untuk Millennial
-
3 Sepatu Lari Lokal Berteknologi Tinggi dengan Harga Terjangkau
-
3 Sepatu Lari Eiger Adventure untuk Segala Medan