Pemkot Akan Sanksi ASN Menolak Divaksin Covid-19

SuaraSumut.id - Pemkot Ternate akan memberikan sanksi kepada aparatur sipil negara (ASN) yang menolak divaksin Covid-19.

Program vaksinasi yang dilakukan Pemerintah merupakan kewajiban bagi ASN untuk mendukung, karena mereka harus menjadi contoh bagi masyarakat dan kalau ada yang menolaknya dipastikan mendapatkan sanksi.

"Tidak perlu takut untuk divaksin, jadi program vaksinasi ini bagian dari upaya Pemerintah untuk meningkatkan imun tubuh bagi masyarakat, guna mencegah penularan Covid-19," kata Sekretaris Daerah Kota Tikep Ismail Dikumalamo, dilansir dari Antara, Kamis (24/6/2021).

Ia mengatakan, jika kita datang untuk divaksin dengan alasan sakit, maka diperiksa lebih dulu untuk diketahui hasilnya.

Baca Juga: Rumus Luas Trapesium dan Contoh Soal

"Tetapi kalau belum datang dan mengikuti tahapan untuk divaksin, bagaimana bisa kita mengetahui bahwa kita sedang sakit. Lagipula, dalam proses vaksinasi itu juga ada pemeriksaan oleh petugas kesehatan sebelum divaksin," ujarnya.

Dia mengakui, kerapkali terprovokasi dengan isu-isu hoaks, Bahwa vaksin itu haram dan membahayakan. Buktinya, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin ikut melakukan vaksin.

"Jadi kami di daerah, mulai dari Walikota, Wakil, Sekkab bahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Pimpinan OPD lainnya juga sudah melakukan vaksin," katanya.

Kadis Kesehatan Kota Tikep Abdullah Maradjabessy mengungkapkan, target vaksinasi yang dilakukan pihaknya terhadap masyarakat sebanyak 60 ribu jiwa.

"Mereka yang sudah divaksin sampai saat ini, sebanyak 8.051 jiwa untuk dosis tahap pertama. Di tahap kedua difokuskan pada ASN dan instansi vertikal pelayanan publik lainnya baru sebatas 3.943 Jiwa," katanya.

Baca Juga: Dulu Saking Susahnya, Ayah Pikir Panjang Belikan Ayu Ting Ting Burger

Vaksin di tahap pertama mencapai 47,2 persen dan tahap kedua 23,1 persen. Untuk tahap ketiga dan pemkot libatkan masyarakat dengan aktifitas tinggi, seperti pedagang.