Scroll untuk membaca artikel
Suhardiman
Kamis, 29 Juli 2021 | 15:17 WIB
Wali Kota Medan Bobby Nasution menerima kunjungan Kepala Perwakilan BPKP Sumut. [Ist]

SuaraSumut.id - Wali Kota Medan menerima kunjungan Kepala Perwakilan BPKP Sumut, Hengky Kwinhatmaka. Bobby meminta BPKP mendampingi Pemkot Medan dalam penyaluran bansos warga terdampak Covid-19.

Bobby mengaku pendampingian BPKP Sumut dibutuhkan dalam tata kelola keuangan dan akuntabilitas kinerja yang dijalankan Pemkot Medan sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan.

"Kami bukan berlatar belakang birokrasi, tentunya sangat membutuhkan arahan dan bimbingan dari Perwakilan BPKP Sumut guna membantu dalam mengeksekusi kebijakan maupun program pembangunan yang dilakukan. Tentunya arahan dan bimbingan yang diberikan tersebut sangat membantu kami dalam menjalankan tugas," kata Bobby, dikutip Kamis (29/7/2021).

Wali Kota Medan Bobby Nasution menerima kunjungan Kepala Perwakilan BPKP Sumut. [Ist]

Bobby juga mmeinta BPKP Sumut memberikan bimbingan terkait ex Hotel Soechi yang merupakan aset Pemkot Medan. Selain itu, Bobby berharap bantuan BPKP Sumut untuk mengawal dan melakukan pendampingan dalam penyaluran bantuan sosial kepada 123.592 KK dengan anggaran sekitar Rp 33 miliar dari APBD Kota Medan. Ada juga bantuan dari APBN berupa PKH dan BST yang berjumlah 88 ribu.

Baca Juga: Maskapai Ini Hadirkan Pengalaman Nirsentuh Agar Penumpang dapat Bepergian dengan Aman

"Dengan pengawalan dan pendampingan yang dilakukan, kita harapkan penyaluran bansos yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan," katanya.

Kepala Perwakilan BPKP Sumut Hengky Kwinhatmaka mengaku, siap mengawal dan mendampingi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, khususnya dari Kementerian Sosial. Pihaknya juga siap mendampingi penyaluran bansos yang bersumber dari APBD Kota Medan.

Tak hanya itu, pihaknya juga siap mendukung Pemkot Medan untuk menjadikan ex Hotel Novotel Soechi menjadi tempat isolasi terpusat.

"Memang salah satu tugas BPKP untuk memberikan asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dan asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, Badan usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah," tukasnya.

Baca Juga: Viral Pria Nikahi Pacar dan Mantan Sekaligus, Ternyata Alasannya Gegara Ini

Load More