Vaksinasi Massal Picu Kerumunan, Kapolri Diminta Beri Sanksi Kapolda Sumut

SuaraSumut.id - Vaksinasi massal yang berlangsung di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, pada Selasa (3/8/2021) memicu kerumunan dan berakhir ricuh menuai protes.

Kali ini protes datang dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Medan. Mereka meminta Kapolri untuk memberikan sanksi tegas kepada Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak.

"GMNI meminta kepada bapak Presiden dan Kapolri untuk mengevaluasi kegiatan Vaksinasi Presisi dan memberikan sanksi tegas kepada Kapolda Sumut," kata DPC GMNI Medan, Ridwan Saragih, melansir dari digtara.com--jaringan suara.com, Kamis (5/8/2021).

Ridwan mengatakan, dalam upaya merespon keberadaan dan penyebarluasan Covid-19 beserta dengan korban yang ada di tengah masyarakat, pemerintah di bawah kendali Presiden Joko Widodo telah menetapkan bahwa Covid-19 adalah pandemi.

Baca Juga: Ngeri! Sosok Kepala Menyeramkan Muncul dari Dalam Toilet Rumah Warga

Atas situasi serta kondisi yang objektif tersebut, disusun dan ditetapkanlah berbagai kebijakan yang harus dilaksanakan dalam rangka upaya memutus mata rantai penyebaran virus di tengah masyarakat dengan berbagai program.

Namun, sikap pemerintah pusat sampai daerah yang terus berupaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan berbagai kebijakannya menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Kebijakan PPKM dan seluruh kegiatan yang sudah diambil pemerintah terkait penanganan Covid-19 agar dievalusi. Akibat PPKM banyak usaha masyarakat yang terancam gulung tikar dan banyak pekerja dirumahkan.

"Kebijakan ini bukan hanya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 tetapi juga memutus mata pencaharian masyarakaat," katanya.

"Pemerintah diminta segera memberikan bantuan secara merata dan adil kepada masyarakat yang ekonominya terdampak akibat kebijakan PPKM Darurat ini,” katanya.

Baca Juga: Soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Kalau Naik, Banyak-Banyak Doa Kalian Biar Selamat

Pihaknya mendesak kepada pemerintah untuk menyediakan titik pengadaan vaksinasi dan disebar dibeberapa titik agar tidak terjadi kerumunan dan antrean yang begitu panjang.

Pihaknya akan turun aksi ke jalan untuk menyuarakan terkait pro dan kontra atas perpanjangan PPKM dan vaksinasi massal yang menyebabkan kerumunan.