SuaraSumut.id - Pedagang jamu tradisional memberikan tanggapan mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk.
Peraturan Pemerintah yang mulai berlaku Minggu (17/10/2021) mewajibkan agar produk obat-obatan termasuk jamu, kosmetik dan barang gunaan wajib memiliki sertifikasi halal.
"Karena diproduksi sendiri, bahannya tumbuhan kunyit, kencur, akar-akaran. Gak mesti pakai label halal," kata Syafrida, salah seorang pedagang jamu tradisional, Senin (18/10/2021).
Ia mengaku sudah 20 tahun memproduksi jamu tradisional, dan menjualnya di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).
Baca Juga: Siti Badriah Hamil Anak Pertama, Suami Merasa Seperti Mimpi
"Kalau mengenai untuk jamu atau produk herbal yang sachet, perlu juga sih pakai kemasan halal, karenakan ada proses kimianya, tapi kalau jamu tradisional diwajibkan kayaknya memberatkan," kata Syafrida.
Ia mengatakan, adapun produk jamu yang dibuatnya, yakni jamu induk kunyit.
"Jamu ini sangat bagus untuk kesehatan, menjaga imunitas, apalagi di masa pandemi Covid-19 ini," tukasnya.
Diketahui, Pemerintah melalui Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengeluarkan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
"Kewajiban bersertifikat halal untuk obat-obatan, kosmetik dan barang gunaan mulai diberlakukan, seiring dimulainya tahap kedua kewajiban bersertifikat halal yakni mulai 17 Oktober 2021 sampai dengan yang terdekat 17 Oktober 2026," katanya, Minggu (17/10/2021).
Baca Juga: Bali Sudah Dibuka Untuk Turis Mancanegara, Bandara Ngurah Rai Masih Relatif Sepi
Ia mengaku, penahapan itu bertujuan agar kewajiban bersertifikat halal bagi produk sebagaimana ditetapkan regulasi, terlaksana dengan baik dan menghindari potensi kesulitan, khususnya bagi pelaku usaha dalam menjaga keberlangsungan dan pengembangan usahanya.
"Cakupan produk dalam Jaminan Produk Halal sangatlah luas, meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Kebijakan penahapan ini suatu keniscayaan dalam implementasi mandatory sertifikasi halal," tukasnya.
Kontributor : M. Aribowo
Berita Terkait
-
Nyoblos Didampingi Keluarga, Edy Rahmayadi: Aku Pilih Nomor 1
-
Cegah Politik Uang, Relawan Bobby-Surya Patroli Semua TPS di Sumut
-
Misteri Kematian Rico Pasaribu Terkuak? Sidang Perdana Besok, Peran Koptu HB Jadi Sorotan
-
Daftar Lowongan Kerja Sopir Pribadi di Sumut
-
Gerindra Minta Hasto Jangan Baper Terkait Pilgubsu 2024: Bobby Nasution Solusi Pembangunan di Sumut
Terpopuler
- Diminta Cetak Uang Kertas Bergambar Jokowi, Reaksi Bank Indonesia di Luar Prediksi: Kalau Gitu...
- Ragnar Oratmangoen Akui Lebih Nyaman di Belanda Ketimbang Indonesia: Saya Tidak Menonjol saat...
- Warga Jakarta Jangan Salah Nyoblos Besok, YLBHI Bongkar 'Dosa-dosa' Cagub Nomor Urut 2 Dharma Pongrekun
- Pelatih Jay Idzes: Saya Tidak Senang, Ini Memalukan!
- Pratiwi Noviyanthi Ditinggal Pengacara Usai Tak Mau Selesaikan Kisruh Donasi Pengobatan Agus Salim
Pilihan
-
Review Hidup Peternak Lele: Game Simulasi Bagaimana Rasanya Jadi Juragan Ikan
-
Jangan Lewatkan! Lowongan Kerja OJK 2024 Terbaru, Cek Syaratnya Di Sini
-
4 Rekomendasi HP Gaming Murah Rp 2 jutaan Memori Besar Performa Handal, Terbaik November 2024
-
Harga MinyaKita Mahal, Mendag "Lip Service" Bakal Turunkan
-
Mahasiswa Universitas Lampung Ajak Warga Gotong Royong Peduli Lingkungan
Terkini
-
110 TPS di Sumut Gelar Pemungutan Suara Susulan Akibat Banjir
-
Edy-Hasan Keok di TPS Bobby Nasution, Ini Hasilnya
-
Hasil Pilgub Sumut 2024: Edy Rahmayadi Unggul di TPS Kediamannya
-
Tim SAR Brimob Polda Sumut Evakuasi Warga Terjebak Banjir di Medan
-
5 Warga Diduga Terlibat Politik Uang di Pilkada Banda Aceh 2024 Ditangkap