Kejati Sumut Tahan 2 Tersangka Dugaan Korupsi di PT PSU

SuaraSumut.id - Kejati Sumut menahan dua dari tiga tersangka dugaan korupsi anggaran PT Perkebunan Sumatera Utara (PT PSU) tahun 2007-2019. Keduanya ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan hingga 20 hari ke depan.

Kedua tersangka berinisial DS selaku ketua panitia ganti rugi dan manager kebun simpang Koje tahun 2007-2010, serta MSH sebagai manager kebun simpang Koje tahun 2011-2013.

"Dari tiga orang yang ditetapkan tersangka pada September, dua tersangka memenuhi panggilan dan ditahan hari ini," kata Kasi Penkum Kejati Sumut, Yos A Tarigan kepada wartawan, Kamis (4/11/2021).

"Untuk tersangka HC selaku direktur PT PSU 2007-2010 berhalangan hadir dengan alasan sakit," ujarnya.

Baca Juga: Guru Besar UGM Meninggal, Panut: Beliau Orang yang Mudah Bergaul dan Ramah

Ia menjelaskan, penahanan kedua tersangka dilakukan guna mengantisipasi tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya.

"Aturan itu tertera dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)," katanya.

Tersangka diduga terlibat pelaksanaan proyek pengembangan areal PT PSU di Desa Simpang Koje, penyalahgunaan anggaran pemeliharaan Kebun Simpang Koje tahun 2011-2013, korupsi dalam pelaksanaan proyek pengembangan areal PT PSU di Desa Kampung Baru Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal tahun 2011-2019.

"Dari hasil pemeriksaan dan penghitungan kerugian negara mencapai Rp 109.268.887.612," jelasnya.

Pihaknya telah melakukan penyitaan lahan seluas 626 hektare milik PT PSU terkait dugaan korupsi pada perusahaan periode tahun 2007-2019.

Baca Juga: Tak Hanya SMP dan SMA, Nadiem Makarim Minta Pemerintah Daerah Buka PAUD dan SD

Penyitaan itu berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tipikor Medan Nomor 34/SIT/PIDSUS-TPK/PN.MDN tanggal 2 Juni 2021 untuk dua lokasi yaitu di Desa Simpang Koje, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal seluas 518,22 Ha dan di Desa Kampung Baru seluas 106,06 Ha areal bertanam dan belum tanam seluas 1,8 Ha.

Kedua lahan itu merupakan lahan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan bukan lokasi yang dapat dikelola PT PSU. Lahan ini juga masuk dalam dugaan tindak pidana korupsi pada PT PSU Tahun 2007-2019.

"Dua tersangka melanggar Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 KUHPidana, " tegasnya.

Kontributor : Budi warsito