Mahfud MD Ungkap Alasan Pemerintah Tak Bisa Intervensi Narapidana Kasus Korupsi Bebas Bersyarat

SuaraSumut.id - Mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari, terpidana kasus korupsi menjalani program bebas bersyarat. Ada juga empat terpidana korupsi lain yang juga bebas bersyarat, salah satunya mantan gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, Pemerintah tidak bisa mengintervensi terhadap narapidana kasus korupsi yang mendapat program bebas bersyarat.

"Soal pembebasan bersyarat, tentu peraturan perundang-undangannya sudah secara formal memenuhi syarat, dan harus diketahui. Pemerintah tidak boleh ikut masuk ke urusan hukum kalau urusan hukuman dan membebaskan itu," kata Mahfud MD melansir Antara, Kamis (8/9/2022).

Mahfud mengatakan, keputusan hakim dalam memberikan bebas bersyarat terhadap narapidana kasus korupsi maupun kasus lainnya merupakan proses ketatanegaraan yang harus dihormati.

Baca Juga: Ragu Dengan Ketulusannya? Ini 5 Cara Mengetahuinya Pria itu Tulus

Program pembebasan bersyarat maupun pengurangan jumlah masa hukuman merupakan keputusan dari majelis hakim atau pengadilan yang tidak bisa diintervensi.

"Kita membawanya ke pengadilan dengan bukti-bukti yang kuat. Kalau sudah hakim berpendapat, bahwa hukuman yang layak seperti itu, ya kita tidak bisa ikut campur," katanya.

Sebelumnya, Koordinator Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham Rika Aprianti mengatakan, lima narapidana kasus korupsi tersebut telah memenuhi syarat administratif dan substantif, sehingga mendapatkan program bebas bersyarat yang diajukan ke Ditjenpas.

Pinangki telah menjalani masa pidana atau melewati dua per tiga dari masa pidananya, sehingga bisa mengajukan bebas bersyarat.

Baca Juga: Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta: Basah Kuyup Diguyur Hujan, Massa BEM SI Makin Menyemut di Patung Kuda