SuaraSumut.id - Prajurit TNI Angkatan Darat (AD) ramai-ramai bikin video pernyataan tak senang disebut bak gerombolan ormas oleh anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon.
Soal video tersebut, Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Hamim Tohari memastikan bahwa aksi tersebut spontan dilakukan prajurit.
Menurut Hamim, para prajurit itu juga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya melalui media sosial.
"Saat ini siapa pun bisa menyampaikan dan mengakses apapun melalui medsos," kata Hamim saat dikonfirmasi Suara.com, Selasa (13/9/2022).
"Tetapi saya sampaikan bahwa organisasi atau pimpinan TNI AD tidak pernah mengeluarkan instruksi atau perintah untuk melakukan hal tersebut," sambungnya, dikutip dari Suara.com.
Hamim menilai kalau bukan hanya dari pihak prajurit TNI saja yang tidak terima disebut gerombolan melebihi ormas oleh Effendi. Sebab. Menurutnya, masih banyak bagian dari masyarakat yang juga melakukan hal serupa.
"Bahkan dari masyarakat juga, atas pernyataan seorang tokoh di ruang publik yang dianggap memancing kegaduhan."
Tuntut Effendi Simbolon Minta Maaf
Ucapan anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon yang menyebut TNI seperti gerombolan melebihi ormas memantik amarah dari prajurit TNI. Salah satunya ialah Kopral Dua Arif yang menuntut Effendi untuk segera meminta maaf.
Permintaan Kopda Arif tersebut diabadikannya ke dalam sebuah rekaman video yang pada akhirnya tersebar di media sosial. Video itu juga diunggah oleh Ruhut Sitompul melalui akun Twitternya.
Dalam videonya, Kopda Arif mengaku tidak terima dengan pernyataan Effendi.
"Hei kau Effendi Simbolon anggota Komisi I DPR RI, saya kopral, saya tidak terima TNI dikatakan seperti gerombolan," kata Kopda Arif dalam video yang diunggah @ruhutsitompul pada Senin (12/9/2022).
Kopda Arif kemudian meminta kepada Effendi untuk meminta maaf kepada institusi TNI. Apabila tidak dilakukan, Kopda Arif mengancam akan mencari Effendi kemanapun.
"Saya minta kamu segera minta maaf secara terbuka kepada TNI kalau kamu tidak minta maaf sampai di manapun kamu akan cari sampai ke ujung dunia! Kopral Dua Arif," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon menyebut TNI layaknya gerombolan. Ia bahkan menilai kelakuan TNI lebih-lebih dari organisasi masyarakat atau ormas. Pernyataan Effendi itu menyusul adanya temuan dan informasi yang diperoleh Komisi I.
Berita Terkait
-
Kemarahan Prajurit TNI Pada Effendi Simbolon: Ditunggu Permintaan Maafmu, Kami TNI Tetap Solid
-
Praktisi Intelijen Sebut Pernyataan Effendi Simbolon Soal TNI Gerombolan Tidak Etis: Melukai Hati Prajurit dan Warga
-
Harta Kekayaan Effendi Simbolon yang Sebut TNI Gerombolan Capai Rp151 Miliar dan Mobil Mewah
-
Kadispenad Sebut Kemarahan Prajurit TNI kepada Effendi Simbolon Tindakan Spontan: Hak Aspirasi Setiap Anggota
-
Effendi Simbolon Sebut TNI seperti Gerombolan, Pengamat Intelijen: Benar-benar Melukai Hati Prajurit
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Dexlite Mahal Bikin Panik? 3 Mobil Diesel Lawas Ini Jadi Jalan Keluar
-
4 Sepatu Lari Hoka Diskon Setengah Harga yang Wajib Diburu
-
Tips Memilih Daycare Aman agar Anak Tidak Jadi Korban
-
Tim Gabungan Tertibkan Tambang Emas Ilegal di Pidie
-
Toba Pulp Lestari PHK Karyawan Setelah Izin Operasi Dicabut Pemerintah