Mahfud MD Ditunjuk Jadi Duta Keterbukaan Informasi

SuaraSumut.id - Komisi Informasi (KI) Pusat menunjuk beberapa tokoh sebagai duta keterbukaan informasi. Mereka adalah Menko Polhukam Mahfud MD, pakar komunikasi politik Effendy Gozali, tokoh pers Wina Armada Sukardi dan aktivis pemilu Titi Anggraini.

Demikian dikatakan oleh anggota KI Pusat Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Syawaludin melansir Antara, Selasa (16/5/2023).

"Mereka akan diangkat secara resmi pada Rabu 17 Mei, bertepatan dengan momen peringatan Hari Keterbukaan Informasi di Kabupaten Kampar, Riau," katanya.

Sebelumnya KI telah melakukan penjaringan terhadap tokoh-tokohyang dinilai dapat memberikan manfaat dan berdampak luas kepada masyarakat Indonesia. Melalui penjaringan itu terpilih keempat tokoh yang layak sebagai duta keterbukaan informasi.

Dengan menggandeng empat tokoh nasional itu, dirinya berharap KI akan terbantu untuk mempercepat proses edukasi, sosialisasi, dan pembudayaan keterbukaan informasi di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penunjukan duta keterbukaan informasi itu memperhatikan kondisi keterbukaan informasi publik yang menjadi salah satu elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan dengan baik.

KI menilai adanya keterbukaan informasi publik memberikan perubahan pada konsep pemerintahan, dari yang lebih berorientasi pada kekuasaan pemerintah menjadi melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik.

"Di samping itu, keterbukaan informasi publik merupakan suatu aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung kebebasan dan hak asasi manusia," tambahnya.

KI Pusat perlu menggandeng tokoh-tokoh nasional tersebut untuk bersinergi, bekerja sama, dan berdiskusi dalam rangka memperkuat relasi kemitraan KI.

Baca Juga: Timnas Indonesia U-22 Jelang Final SEA Games 2023, Indra Sjafri: Kami akan Memberikan Permainan Terbaik Kita

"Utamanya, membangun kesadaran bersama sebagai tanggung jawab untuk menyosialisasilkan, mengedukasikan, dan membudayakan keterbukaan informasi di negara demokrasi yang bercirikan adanya partisipasi publik," katanya.