Kemiskinan di Simeulue Turun 0,45 Persen

SuaraSumut.id - Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Simeulue, Aceh, sebesar 0,45 merupakan kabar baik. Hal itu menunjukkan bahwa upaya pemerintah dan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan di daerah itu telah membuahkan hasil.

"Terjadi penurunan persentase kemiskinan sebesar 0,45 persen di Kabupaten Simeulue. Penurunan dari 18,37 persen pada Maret 2022 menjadi 17,92 persen pada Maret 2023," kata Kepala BPS Kabupaten Simeulue Agus Andria, melansir Antara, Sabtu (9/12/2023).

Agus menjelaskan sebanyak 240 orang berhasil keluar dari garis kemiskinan di Kabupaten Simeulue, Aceh. Hal ini berdasarkan data sejak 2015 hingga Maret 2023.

Selain kemiskinan, partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Simeulue meningkat dari 64,44 persen pada 2022 menjadi 70,58 persen pada 2023.

"Untuk tingkat penangguran turun sebesar 0,15 persen. Sedangkan indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan sebesar 2,71 persen pada 2023," ungkapnya.

Diketahui, Kabupaten Simeulue merupakan wilayah kepulauan terluar di Provinsi Aceh. Pulau Simeulue berada di Samudra Hindia yang jaraknya sekitar 180 mil laut dari pesisir barat Pulau Sumatra.

Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999. Kabupaten Simeulue memiliki 10 kecamatan dengan 138 gampong atau desa yang dihuni sekitar 94 ribuan jiwa.

Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah global yang telah ada sejak lama. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kesehatan.

Pengentasan kemiskinan membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dengan upaya yang konsisten dan berkelanjutan, diharapkan angka kemiskinan dapat terus menurun dan masyarakat miskin dapat hidup dengan lebih sejahtera.

Berikut beberapa rekomendasi untuk meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan:

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama di bidang pendidikan dan keterampilan
- Pengembangan potensi daerah, seperti sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata
- Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin, terutama akses ke transportasi, pendidikan, dan kesehatan
- Pemberdayaan masyarakat miskin, terutama dalam bidang ekonomi dan sosial.