Mal Pelayanan Publik Pemkot Medan Layani 2.315 Warga

SuaraSumut.id - Mal Pelayanan Publik (MPP) Pemkot Medan memberikan layanan perizinan maupun non perizinan kepada 2.315 warga sejak 25 Januari hingga 20 Februari 2024.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nurbaiti Harahap, dalam keterangan tertulis, Selasa (5/3/2024).

"Warga sangat antusias. Bayangkan, hanya dalam tempo 20-an hari, lebih 2.000 masyarakat mendapatkan pelayanan publik di MPP Kota Medan ini," katanya.

Nurbaiti mengatakan sejak MPP beroperasi, gerai yang paling banyak peminatnya Disdukcapil Medan. Dirinya merincin hingga 20 Februari 2024 tercatat 1.118 warga mengunjungi gerai Disdukcapil Medan.

Selain itu tidak sedikit pula warga mencari layanan di berbagai gerai antara lain BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 411 warga, BPJS Kesehatan 163 warga, Samsat 80 warga, dan Polrestabes Medan 71 warga.

"Ternyata respons masyarakat sangat luar biasa. Masyarakat bisa merasakan manfaat MPP yang disiapkan Bapak Wali Kota ini," ujarnya.

Nurbaity mengaku menyaksikan langsung bagaimana MPP ini memberikan pelayanan optimal bagi warga.

"Selama ini kalau mau mengurus KTP hilang, masyarakat harus ke kantor polisi, lalu ke lurah dan ke disdukcapil. Saya pernah lihat ada warga yang mengurus KTP-nya yang hilang. Dengan ke MPP, dia tidak perlu lagi keliling ke sana ke mari. Di MPP ini sudah tersedia layanan Polrestabes Medan dan Disdukcapil," ungkapnya.

Menurut Nurbaity, efisiensi dan efektivitas dalam pengurusan ini yang membuat membuat masyarakat antusias memanfaatkan MPP Kota Medan itu.

Selain itu, faktor lokasi MPP juga memengaruhi banyaknya kunjungan masyarakat. Gedung eks Ramayana Plaza Peringgan ini, sebutnya, berada di lokasi strategis.

"Lokasi MPP sangat strategis, di tengah kota, dengan luasan wilayah dan besaran gedungnya sangat mendukung, ada pula parkirnya di basement, dan dilintasi angkutan umum dari segala penjuru Kota Medan," jelasnya.

Dia juga menyebutkan gedung eks Ramayana Plaza Peringgan ini hasil dari BOT yang telah selesai dikerjasamakan selama 30 tahun.

"Sesuai dengan pesan Wali Kota, bangunan-bangunan hasil BOT yang telah dikembalikan kepada Pemko Medan, harus digunakan untuk fasilitas publik dan kegiatan menambah Pendapatan Asli Daerah," cetusnya.

Nurbaity mengatakan Pemkot Medan terus mengembangkan MPP ini menjadi lebih baik.

"Kami juga akan menghadirkan MPP Digital atau MPP virtual agar masyarakat yang tidak sempat datang ke MPP tetap bisa mendapatkan pelayanan secara virtual," katanya.