SuaraSumut.id - Ratusan warga Medan memblokir Jalan Pantai Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (23/1/2025) pagi. Aksi tersebut merupakan wujud protes keras masyarakat sekitar terhadap rencana eksekusi rumah di Jalan Pantai Timur Gang Sempurna Medan.
Eksekusi di lahan seluas 18.151 meter ini mengancam ruang hidup 24 kepala keluarga (KK) yang telah menempati lahan dan membangun rumah sejak tahun 1964 silam.
"Ini adalah warga Gang Sempurna ada 24 KK. Mereka adalah pemilik tanah yang sah sejak tahun 1964," kata Pandapotan Tamba selaku kuasa hukum warga kepada SuaraSumut.id di lokasi unjuk rasa.
Ia mengatakan, warga sudah mengajukan gugatan ke PTUN dan sudah inkrah di Mahkamah Agung (MA) bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Handoko Gunawi alias Awi sudah dibatalkan MA.
"Dan itu sudah berkekuatan hukum tetap," kata Pandapotan.
Tapi pada tahun 2021 pemilik sertifikat atas nama Suharto, balik nama atau pengalihan dari Handoko Gunawi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan bahwasanya dia masih pemilik yang sah sertifikat.
"Dan pengadilan memutuskan menang di pihak Suharto. Oleh karena itu, saat ini mereka ingin mengeksekusi dan warga melakukan perlawanan," ungkapnya.
Pandapotan mengatakan warga disini adalah pemilik yang sah, bukan penggarap.
"Malahan kami tidak mengenal atas nama Handoko maupun Suharto yang mengklaim tanah seluas hampir 18.151 meter persegi milik mereka," imbuhnya.
Pandapotan mengatakan, pihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali. "Dan pemerintah dalam hal ini sangat kita kecewakan lurah dan Kepling melakukan penindasan agar warga memberikan tanah ini kepada Suharto atau mafia tanah dengan harga rugi yang tidak setimpal," katanya.
"Ada masing-masing dihargai Rp 50 juta, ada yang dihargai Rp 100 juta, jadi ini tidak setimpal. Dan bukan ganti ruginya yang kami terima, tapi kami disini menegaskan bahwasanya warga disini adalah pemilik yang sah, bukan penggarap," sambungnya lagi.
Pandapotan pun berharap agar Presiden Prabowo Subianto mau turun tangan membantu warga untuk menyelesaikan konflik lahan ini.
"Dan hari ini seharusnya pemerintah berdiri dengan rakyat bukan pemerintah berdiri pada mafia tanah," katanya.
Pantauan SuaraSumut.id di lokasi tampak warga memblokir jalan di tiga titik lokasi di Jalan Pantai Timur Medan. Warga membentangkan kayu dan membakar ban di tengah jalan.
Kontributor : M. Aribowo
Berita Terkait
-
6 Fakta Wali Kota Medan Kembalikan 30 Ton Beras Bantuan UEA, Nomor 6 Jadi Alasan Utama
-
Wakil Walkot Medan Ngamuk Dapati Parkir Berlapis Dekat RSUD Pirngadi: Jangan Dibiasakan
-
Bobby Nasution Batal Hadiri Pisah Sambut Wali Kota Meski Telah Datang ke Balai Kota, Apa Sebabnya?
-
Banjir saat Hari Pencoblosan, Paslon Pilkada Medan Nomor 2 Gugat KPU ke MK
-
Tolak Hasil Kemenangan Partai Georgian Dream di Pemilu, Massa Oposisi Kaukasus Blokir Jalan Utama
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Wakil Wali Kota Binjai Harap Dana Transfer Pusat Dikembalikan untuk Pemulihan Pascabanjir
-
Banjir Rendam Tiga Desa di Sosa Julu Padang Lawas
-
OJK Tegaskan Tidak Pernah Keluarkan Daftar Aplikasi Penghasil Uang
-
5 Kebiasaan yang Harus Hilang di Tahun 2026
-
Harga Emas Antam Hari Ini Melejit, Cek Rinciannya di Sini