SuaraSumut.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Pilgub Sumut yang diajukan pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.
Putusan dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang putusan dismissal perselisihan perkara Pilkada 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).
Juru bicara Tim Edy-Hasan, Sutrisno Pangaribuan mengatakan kalau pihaknya menghormati putusan MK tersebut.
"Seluruh gugatan kita ditolak, itu berarti tidak ada lagi sidang lanjutan yang kita harapkan untuk melakukan pemeriksaan alat-alat bukti dan saksi di depan pengadilan kan gitu," katanya ketika dihubungi SuaraSumut.id, Selasa (4/2/2025).
"Terkait putusan itu kita tentu sebagai peserta Pilkada harus menghormati karena dia final dan mengikat. Tentu tidak ada lagi yang bisa kita lakukan melalui Mahkamah Konstitusi," sambungnya.
Meski begitu, Sutrisno menyampaikan kalau pihaknya tetap mencatat buruknya sistem Pilkada serentak.
"Catatan kita yang pertama begini ini menjadi bukti buruknya Pilkada serentak yakni tidak memperkirakan adanya gugatan MK secara masif," ujarnya.
Sutrisno mencontohkan seandainya 38 gubernur dan 400-an kabupaten kota kalau semuanya menggugat maka tentu pendalaman terhadap semua materi itu tidak akan terpenuhi.
"Yang kedua, (MK) punya 45 hari sejak didaftarkan harus selesai, sehingga hanya buka sampulnya saja tidak ada lagi kesempatan mereka untuk mendalami materi-materi," ungkapnya.
Terakhir yang menjadi catatan, kata Sutrisno, adalah buruknya sistem Pilkada serentak antara Pilgub dan Pilkada Kabupaten Kota.
"Pilkada Gubernur harus ada perbedaan khusus karena mencakup semua kabupaten. Kalau Pilkada Gubernur sudah masuk ke dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi," ujarnya.
"Harusnya dia harus sampai ke pendalaman pemeriksaan saksi-saksi itu, karena kita harus menguji apa betul terjadi kecurangan yang TSM," imbuhnya.
Di samping itu, Sutrisno menegaskan pihaknya menghormati putusan MK.
"Mahkamah Konstitusi dengan semua kewenangan dan semua beban-bebannya telah memutuskan dan itu harus kita hormati," katanya.
Kontributor : M. Aribowo
Berita Terkait
-
Sepanjang 2025, Ini 14 Putusan MK yang Paling Jadi Sorotan
-
Pakar Hukum Tata Negara: Ketua MK Suhartoyo Ilegal!
-
'Raja Bolos' di MK: Anwar Usman 113 Kali Absen Sidang, MKMK Cuma Kirim Surat Peringatan
-
Siapa Ojol dan Pedagang Online yang Gugat Praktik Kuota Internet Hangus ke MK?
-
Anwar Usman Sering Mangkir Sidang, Anggota DPR: Harusnya Jadi Teladan, Bukan Langgar Disiplin
Terpopuler
- 4 Mobil Sedan Bekas di Bawah 30 Juta Mudah Dirawat, Performa Juara!
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- Bupati Mempawah Lantik 25 Pejabat, Berikut Nama-namanya
- 4 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED dengan Baterai Jumbo Terbaik Januari 2025
- Stargazer vs Xpander: 10 Fakta Penentu MPV 7 Seater Paling Layak Dibeli
Pilihan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
-
Unilever Jual Sariwangi ke Grup Djarum Senilai Rp1,5 Triliun
Terkini
-
Hyundai Creta Alpha Resmi Meluncur, Segini Harganya
-
Viral Pria Bersenjata Tajam di Labuhanbatu Selatan Sandera Wanita Renta, Pelaku Ditangkap
-
Daftar Desa dan Dusun di Aceh yang Hilang Akibat Bencana
-
59.365 Meter Jaringan Irigasi di Kabupaten Aceh Timur Rusak Akibat Bencana
-
Kurikulum Darurat KBM Diterapkan di Aceh Timur Pascabencana