SuaraSumut.id - Buruh di Sumatera Utara berencana menggelar aksi unjuk rasa rutin setiap minggu di Kantor Gubernur Sumut.
Aksi yang dimulai pada Kamis 28 Agustus 2025 ini membawa tuntutan, yaitu naikkan UMP dan UMK kabupaten/kota di Sumut minimal 8,5 persen hingga 10,5 persen untuk tahun 2026.
Selain itu, menuntut disediakannya perumahan murah khusus buruh di Sumut. Ketua Exco Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo mengatakan aksi setiap Kamis dilakukan jika tuntutan tidak segera direspons Gubernur Boby Nasution.
"Kita mulai dari tanggal aksi serentak Nasional. Khusus di Sumut kita akan aksi setiap Kamis jika tuntutan upah dan perumahan murah bagi buruh tidak disahuti Gubernur Sumut Boby Nasution," kata Willy yang juga Ketua FSPMI Sumut, Kamis 14 Agustus 2025.
Menurut Willy, sejauh ini program Boby Nasution ke buruh belum terlihat jelas. Oleh karena itu, pihaknya akan menguji kepedulian Gubernur Sumut apakah peka terhadap nasib dan kesejahteraan buruh yang kondisinya masih jauh dari kesejahteraan.
"Upah di Sumut ini termasuk upah murah dari daerah Industri lainnya, padahal Sumut juga merupakan salah satu daerah industri terbesar di Indonesia. Kita sudah tertinggal jauh upahnya khususnya UMK," ujarnya.
Akibat hal tersebut, lanjut Willy, berdampak pada minimya daya beli di tengah masyarakat, karena mayoritas masyarakat Sumut adalah buruh.
Selain itu masih banyak buruh yang hidupnya menyewa rumah (ngontrak) karena upahnya tidak mampu membeli rumah. Bahkan, untuk biaya hidup dan sekolah anak anak masih banyak buruh yang utang.
"Buruh itu gali lobang tutup lobang, utang sana sini untuk hidup, beli rumah gak sanggup. Makanya pemerintah provinsi harusnya peka. Berikan program perumahan rakyat sesuai janji pak Prabowo melalui Gubsu untuk buruh," ujarnya.
Willy berharap, aspirasi buruh dapat direspons baik oleh Boby Nasution. Pihaknya berjanji mendukung penuh Boby jika dalam kebijakannya dapat mengangkat kesejahteraan buruh di Sumut.
"Kita siap dukung program Gubsu sepanjang beliau juga memikirkan kesusahan kaum buruh Sumut saat ini, kalau tidak ya aksi kita akan terus berlanjut sampai tuntutan dipenuhi," katanya.
Berita Terkait
-
Gubernur Pramono Persilakan Buruh Gugat UMP Jakarta ke PTUN: Ini Negara Demokrasi
-
Lawan Pramono dan KDM, KSPI Bakal Ajukan Gugatan Kebijakan Upah Jakarta dan Jawa Barat ke PTUN
-
Said Iqbal Kritik Keras Dedi Mulyadi: Jangan Jawab Kebijakan Upah Buruh dengan Konten Medsos!
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, Presiden Partai Buruh: Cuma Untungkan Bandar Politik!
-
Said Iqbal Desak UMP DKI 2026 Jadi Rp5,89 Juta: Kerja di Jakarta Itu Nombok
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Untuk Jadi Bos BI
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
Terkini
-
Laga Harga Diri di Tanah Rencong, PSMS Medan Siap Tempur Curi Poin dari Persiraja Malam Ini
-
PSMS Medan Bawa 23 Pemain ke Aceh untuk Curi Poin dari Persiraja
-
Warga Bandar Tarutung Tapsel Berjuang Atasi Jalan Berlumpur Pascabanjir, Aktivitas Ekonomi Tersendat
-
Kapolda Aceh Ngaku Tak Tahu Motif Anggota Brimob Gabung Tentara Bayaran Rusia
-
8 Jembatan Bailey Dibangun di Aceh Timur Pascabencana