Suhardiman
Rabu, 17 September 2025 | 11:47 WIB
Ilustrasi AI (Pexels.com/Abet LIancer)
Baca 10 detik
  • Politisi dan menteri Malaysia disebut menjadi korban video seks palsu buatan AI
  • Pelaku meminta tebusan sebesar US$ 100.000 agar video itu tidak disebar
  • Email-email itu berisi kata-kata yang hampir identik
[batas-kesimpulan]

SuaraSumut.id - Sejumlah politisi dan menteri Malaysia disebut menjadi korban video seks palsu buatan AI. Setidaknya 10 politisi Malaysia, termasuk Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil jadi korban teror tersebut.

Melansir situs news staits times, Rabu 17 September 2025, korban menerima email berisi ancaman penyebaran video seks yang dibuat dengan AI.

Pelaku lalu meminta tebusan sebesar US$ 100.000 atau setara Rp 1,6 miliar agar video itu tidak disebar.

Fahmi mengatakan, anggota parlemen wilayah Pandan Datuk Seri Rafizi Ramli, anggota parlemen wilayah Subang Wong Chen, anggota parlemen wilayah Sungai Petani Taufiq Johari, dan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Adam Adli juga jadi target.

Kemudian, anggota dewan eksekutif Selangor Najwan Halimi dan Dr Fahmi Ngah, Senator Manolan Mohamad, dan Anggota DPRD Kulim Wong Chia Zen juga menerima ancaman tersebut.

Sebelumnya dilaporkan bahwa Wakil Menteri Perkebunan dan Komoditas Datuk Chan Foong Hin juga diperas.

Email-email itu berisi kata-kata yang hampir identik, menyertakan tangkapan layar yang sama, dan diyakini dikirim dari alamat email yang sama.

"Pemerintah menanggapi insiden ini dengan serius, dan saya telah menginstruksikan Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk bekerja sama dengan polisi guna mengidentifikasi dan melacak para pelaku kejahatan yang mengirimkan email-email ancaman melalui Gmail," ujarnya.

Fahmi mengingatkan bahwa mengirimkan komunikasi yang menyinggung dengan maksud mengancam merupakan pelanggaran berdasarkan Pasal 233 Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia, dapat dikenakan hukuman hingga RM 500.000, penjara hingga dua tahun, atau keduanya.

Tindakan tersebut juga dapat diselidiki berdasarkan Pasal 503 KUHP, yang mengatur hukuman serupa.

Load More